Legislator: Bawaslu Harus Tegas Soal 'Money Politics'

Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah meminta Badan Pengawas Pemilu bersikap tegas ketika menangani berbagai bentuk praktik politik uang pada pelaksanaan tahapan pilkada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kami berharap temuan pelanggaran praktik politik uang harus bisa sampai ke ranah pengadilan sehingga bisa membuat efek jera," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Fuad Hidayat di Semarang, Kamis (22/2/2018).

Menurut dia, jajaran Bawaslu di semua tingkatan juga harus fokus melakukan pengawasan terhadap indikasi praktik politik uang selama penyelenggaraan pilkada.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, menegaskan bahwa pihaknya pihaknya ingin memastikan pilkada serentak di tingkat provinsi dan tujuh kabupaten/kota pada 2018 dapat berjalan sukses dan berkualitas.

Selain fokus pengawasan, katanya, jajaran Bawaslu juga diminta ikut berperan aktif menyosialisasikan Pilgub Jateng dan pilkada tujuh kabupaten/kota agar partisipasi politik masyarakat dapat meningkat.

"Partisipasi politik itu tidak hanya besarnya jumlah pemilih tapi juga ikut memberantas 'money politic'," ujarnya.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Joko Haryanto mengharapkan Bawaslu bisa menjadi panglima pada pilkada yang mempunyai "taring" dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran.

"Kami ingin pilgub dan pilkada bisa sukses yang menghasilkan pemimpin berkualitas agar masyarakat Jateng bisa sejahtera," kata politikus Partai Demokrat itu.