Kredit Foto: Antara/Aswaddy Hamid
Provinsi Nusa Tenggara Timur disarankan tidak perlu memperjuangkan keinginan untuk mendapat hak bersama Provinsi Maluku dalam penyertaan modal 10 persen dalam pengelolaan blok migas Masela.
"Kalau Kementerian ESDM tetap mau paksakan NTT mendapatkan HK PI 10 persen bersama daerah ini maka kita tolak pelaksanaan pengelolaan migas Blok migas Masela di Maluku," kata ketua komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans di Ambon, Sabtu.
Dia menyatakan, jangan ganti pemerintahan lalu juga ganti keputusan atau kebijakan sebab pemerintahan itu berkelanjutan dan wajib diikuti keputusan yang sudah ada, sebab hak PI 10 persen sudah diproses cukup lama oleh Provinsi Maluku.
"Karena itu, saya sebagai ketua komisi dan juga anggota DPRD asal daerah pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta Maluku Barat Daya yang punya blok Masela minta Menteri ESDM meninjau kembali pernyataannya dan tolak PI 10 persen yang diminta NTT," katanya tegas.
Bila NTT mau PI-nya boleh tetapi tidak yang 10 persen dan kalau mau ikut sebagai penyertaan saham dan ada caranya. Karena PI 10 persen itu sifatnya B to G (buisnness to government) dan kalau NTT mau maka mereka bisa ikut sistem seperti ini, tetapi kalau mau mengambil hak Maluku dalam konstelasi 10 persennya itu ditolak keras.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
