Menteri Susi: Bangun Sektor Perikanan Lewat Kerukunan Masyarakat

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pentingnya sinergi sektor kelautan dan perikanan Indonesia bagian timur dengan cara melibatkan masyarakat lokal di kawasan tersebut.

Menteri Susi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (23/3/2018), menyampaikan bahwa sebaiknya dalam membangun sektor kelautan dan perikanan, masyarakat menjunjung tinggi kerukunan dan kerja sama.

Susi Pudjiastuti mengemukakan hal tersebut dalam dialog dengan nelayan suku Kamoro dan pemangku kepentingan perikanan setempat saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Pomako, Kabupaten Mimika, Rabu (21/3).

"Saya ingin memastikan beberapa hal termasuk pembangunan yang dilakukan oleh KKP itu sesuai dengan maksud dan aturan pemerintah. Saya tidak ingin kita membangun sesuatu di Papua, tapi ternyata orang Papua tidak bisa menikmati," ujar Menteri Susi.

Menurut dia, saat ini penduduk Provinsi Papua sudah sangat terbuka karena tidak lagi mempersoalkan gender, banyak pemimpin daerah di Provinsi Papua adalah seorang perempuan.

"Tadi saya keluar sebentar bertemu camat, dia wanita. Beberapa waktu lalu juga pemimpin daerah perempuan. Berarti orang Mimika ini sangat open, sangat demokratis karena telah memberikan kesempatan kepada seorang wanita bisa memimpin. Itu adalah salah satu bagian dari persamaan gender," katanya.

Keterbukaan itu, ujar dia, seyogyanya dibarengi dengan penerimaan yang baik oleh nelayan setempat terkait perpindahan nelayan Pantura ke berbagai daerah timur Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Mimika.

Menteri Susi juga berpesan kepada para nelayan asal Pulau Jawa, agar tetap menjunjung tinggi aturan yang berlaku di daerah setempat.

"Kita juga akan bersinergi. Orang dari Jawa datang karena wilayah tangkap Papua yang luar biasa besar untuk menangkap ikan di sini. Para pengusaha kapal, nelayan yang datang dari Jawa ke sini, harus bisa menghormati tuan rumah," paparnya.

Begitu pun terkait zonasi penangkapan, Menteri Susi berharap masyarakat dapat saling menghargai dan menaati berbagai aturan pemerintah. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebut batas wilayah pantai diukur empat mil (miles) dari garis pantai ke arah laut lepas atau kearah perairan kepulauan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi juga kembali mengingatkan akan pentingnya kedaulatan, terutama di daerah timur Indonesia. Upaya yang telah ditegakkan pemerintah seperti memberantas IUU Fishing dapat dijadikan motivasi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

"Tentunya kita tidak ingin babak kedua terjadi. Para pencuri ikan datang dengan modus yang baru. Jadi peraturan yang dibuat pemerintah harus ditaati," pungkas Susi.