Penjabat Gubernur Sulsel Harap Anggaran Pilgub Tak Dipangkas

Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, mengharapkan anggaran Pilgub Sulsel 2018 tidak diganggu. Ia akan mengupayakan agar anggaran pesta demokrasi rakyat Sulsel tidak dipotong sebagai respons atas rencana DPRD Sulsel memangkas anggaran sebesar Rp50 miliar dari total anggaran Rp455 miliar.

Soni mengatakan dalam waktu dekat akan segera membahas rasionalisasi anggaran Pilgub dengan DPRD Sulsel. Menurut dia, perlu ada kesepahaman antara legislatif dan eksekutif tentang pentingnya anggaran penyelenggaraan Pilgub Sulsel 2018.

"Saya minta tidak ada pengurangan (anggaran) sedikit pun sehingga tidak mengganggu proses penyelenggaraan pilkada," ucap Soni yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Menurut Soni, pilkada serentak merupakan program strategis nasional yang perlu dikawal agar berjalan lancar. Jangan sampai program tersebut tersendat di Sulsel hanya karena rasionalisasi anggaran di tengah jalan. Kata Soni, efisiensi tidak mesti jadi alasan pemotongan anggaran. Sebab setiap pengeluaran tentu telah diperhitungkan dengan matang. Adapun sisanya akan dikembalikan ke kas negara.

Sumarsono mencontohkan saat dia bertugas sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Saat itu anggaran hibah pemerintah untuk KPU pada pelaksanaan pilkada menyisakan dana Rp60 miliar lebih dan telah dikembalikan beserta rincian pertanggungjawaban.

"Pengembalian NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) itu tidak di tengah tahapan. Tapi di akhir Pilkada kalau ada sisa. Pertanggung jawabannya di belakang," ujar Soni.

Badan Anggaran DPRD Sulsel diketahui ingin memotong alokasi anggaran hibah penyelenggaraan Pilgub bagi KPU demi efisiensi. Toh, anggaran total Rp455 miliar idealnya untuk membiayai Pilgub Sulsel dengan enam pasang kandidat. Sedangkan kenyataannya, kontestasi politik tahun ini hanya diikuti empat pasang kandidat.