Lakukan Latihan Militer Gabungan, AS-Korea Selatan Khianati Korea Utara?

KCNA mengatakan bahwa latihan tempur udara gabungan "2018 Max Thunder" yang melibatkan lebih dari 100 pesawat tempur termasuk pembom strategis "B-52" dan pesawat siluman "F-22 Raptor" ditujukan untuk meluncurkan serangan 'pendahuluan' terhadap DPRK serta mengambil kontrol ruang udara.

Versi Korea dari laporan KCNA menyebut latihan itu sebagai tindakan "bermain dengan api" dengan mengatakan bahwa itu adalah "tantangan besar terhadap Deklarasi Panmunjom dan provokasi militer yang disengaja bertentangan dengan perkembangan politik yang positif di Semenanjung Korea."

Laporan itu juga mengatakan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan telah mencapai kesepakatan untuk melakukan upaya bersama dalam meredakan ketegangan militer di Semenanjung Korea dan mengurangi bahaya perang "dan AS juga mendukung sepenuhnya."

"Namun, bahkan sebelum tinta Deklarasi April 27 yang bersejarah menjadi kering, pihak berwenang Korea Selatan dan AS memulai latihan seperti itu terhadap DPRK, bereaksi terhadap semua upaya cinta damai dan niat baik yang telah ditunjukkan DPRK dengan balasan yang kasar dan provokasi yang jahat," ungkap laporan itu.

Perundingan tingkat tinggi yang direncanakan pada Rabu (16/5/2018) diharapkan untuk membahas cara-cara untuk menegakkan Deklarasi Panmunjom, kementerian unifikasi Seoul mengatakan Selasa (15/5/2018).

Deklarasi Panmunjom diumumkan pada tanggal 27 April setelah pertemuan yang ketiga antar-Korea yang dilakukan antara Presiden ROK Moon Jae-in dan pemimpin DPRK Kim Jong-un, untuk menyetujui menyelesaikan denuklirisasi dan perubahan perjanjian gencatan senjata saat ini menjadi perjanjian perdamaian pada akhir tahun ini.

"Pihak berwenang Korea Selatan harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perundingan tingkat tinggi antara Utara-Selatan dan kesulitan serta hambatan dalam hubungan Utara-Selatan," menurut laporan KCNA, sebagaimana dikutip dari Xinhua (16/5/2018).

DPRK akan "mengawasi dengan seksama perilaku yang terjadi" dari Amerika Serikat dan pemerintah Korea Selatan, pungkasnya.