Wakil Ketua DPR Bilang Verifikasi Mubaligh Kebijakan Asal-asalan

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai Kementerian Agama sangat tendensius mengeluarkan daftar 200 nama mubaligh terverifikasi versi pemerintah.

"Terkait dengan rekomendasi 200 mubaligh rujukan dari Kemenag itu sangat tidak adil dan seolah tendensius. Karena banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh Kemenag," kata Taufik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (20/5/2018).

Dia mempertanyakan kualifikasi mubaligh namun kementerian tersebut tiba-tiba mengumumkan rekomendasi 200 nama mubaligh.

"Yang kedua kualifikasi apa yang diberikan oleh Kemenag terkait dengan proses rekomendasi itu. Mengapa tidak diumumkan di masyarakat terlebih dahulu secara terbuka," ujarnya.

Taufik pun mengaku heran 200 nama mubaligh yang dikeluarkan Kemenag itu bersifat sementara karena kualifikasi dan seleksi yang ditentukan pun tidak transparan.

Politisi PAN itu menilai masih ada ribuan ustad dan ustadzah dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, ataupun tokoh-tokoh dari ormas Islam lain yang layak masuk dalam rekomendasi mubaligh.

Dia juga melihat, jumlah 200 nama mubaligh itu berbanding jauh dengan jumlah masyarakat muslim Indonesia yang mencapai lebih dari 90 persen dari 250 juta masyarakat Indonesia.

Taufik juga mempertanyakan, mengapa rekomendasi itu ditujukan kepada mubaligh saja, yang notabene untuk berceramah kepada umat Islam padahal agama-agama lain juga memiliki pemuka agama.

"Kenapa hanya berlaku untuk mubaligh saja, bagaimana dengan agama-agama yang lain seperti kualifikasi pendeta, pastur, biksu atau pemuka agama lain seharusnya ada, kan begitu kalau mau adil," ujarnya.

Menurut Taufik, para menteri, khususnya Menteri Agama, jangan terlalu mudah dalam mengeluarkan kebijakan atau rekomendasi, tanpa sebelumnya berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

"Paling tidak, rekomendasi dikeluarkan tidak dengan asal-asalan, karena banyak nama mubaligh pada ormas-ormas Islam yang besar tidak ada dalam rekomendasi itu"