Hanya PNS, 736 Ribu Guru Honorer Tidak Nikmati THR

Sekitar 736 ribu guru honorer di seluruh Indonesia dipastikan tidak akan menerima tunjangan hari raya (THR) pada Lebaran tahun ini. Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, meminta pemerintah memperhatikan nasib para guru honorer tersebut.

"Di saat peraturan pemerintah tentang THR keluar, ingatlah tidak ada THR bagi ratusan ribu guru honorer di luar sana," ujarnya di Jakarta, Jumat (25/5/2018 ).

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2018 tentang pemberian THR tahun 2018 kepada PNS, TNI/polri, pensiunan, dan penerima tunjangan telah ditandatangani Presiden. Namun, 736 ribu tenaga guru honorer (menurut data Kemendikbud) bukanlah yang termasuk skema penerima tersebut. 

"Selayaknya, sudah menjadi perhatian pemerintah mengenai nasib guru honorer. Ada yang sudah mengabdi puluhan tahun membantu program pencerdasan bangsa, tapi THR pun enggak ada," ujarnya.

Ia mengungkapkan masih banyak honorer guru yang masih digaji hanya Rp200 ribu hingga Rp300 ribu saja.  Meski sebagian lainnya yang sudah sertifikasi, mendapat upah lebih baik, sebesar Rp1,5 juta.

"Namun, semuanya bernasib sama, tidak ada THR," tuturnya.

Padahal, lanjut dia, guru-guru honorer, terutama di daerah-daerah merupakan ujung tombak pendidikan kita.

"Bagaimana tidak, di satu sisi sekolah-sekolah kekurangan guru PNS. Wapres pernah menyebut, tiap tahunnya, lima ribu guru PNS pensiun. Sementara di sisi lain pemerintah malah moratorium pengangkatan PNS baru," ujarnya.

Fikri memberi contoh, di daerah pemilihannya, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, banyak didapati Sekolah Dasar Negeri yang guru PNS-nya hanya satu. Sementara jatah pengangkatan Kabupaten Brebes kurang dari 300 orang.

"Bahkan, ada yang semua gurunya honorer, yang PNS hanya kepala sekolahnya," imbuh dia.

Karenanya, ia mendesak pemerintah untuk mencarikan solusi bagi kesejahteraan guru yang sebagian besarnya justru bukan ASN, di samping mengangkat para guru honorer untuk mengisi kekosongan posisi PNS di sekolah-sekolah.