Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Masih Minim

Warta Ekonomi, Bandung -

Pemerintah menganggarkan dana Rp1 triliun untuk pembangunan infratruktur jaringan gaa (jargas) nasional. 

Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron mengatakan dana tersebut dinilai masih minim jika digunakan untuk membangun 70 ribu sambungan jargas. Padahal penduduk Indonesia mencapai 260 juta jiwa dengan 100 juta rumah tangga.

Herman mengungkapkan membangun jargas bukan hanya menyambungkan koneksi ke rumah tangga tapi bagaimana harus membangun infrastruktur di transmisi dan hulu.

"Dana itu sangat terbatas untuk pembangunan 70 ribu sambungan jargas saja," katanya kepada wartawan di Bandung, Jumat (29/6/2018).

Terlebih, saat ini pembanguna jargas masih tergantung kepada beberapa wilayah yang menghasilkan sumber gas bumi. Pembangunan jargas ini dinilai penting terutama bagi wilayah yang tidak memiliki sumber gas bumi. Salah satunya Kota Bandung yang belum terkoneksi dengan Jargas karena tidak memiliki sumber gas bumi tapi hal ini bisa dilakukan dengan cara membangun infrastruktur pipa gas bumi. 

"APBN harus memberikan ruang yang cukup untuk membangun pipa transmisi gas maupun BBM. Ini priotitas pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat," jelasnya.

Herman menyebutkan demgan keterbatasam dana APBN yang maka proporsinya akan dibagi misalnya dengan proyek pembangunan jembatan maupun digunakan untuk infrastruktur migas. 

"Pembangunan ini kita masih tertinggal sehingga harus direalisasikan melalui APBN. Diharapkan ke depannya tidak membebani harga yang berlaku di masyarakat," ungkapnya.

Dia menilai dengan jika dibandingkan dengan subsidi BBM maka pembangunan jargas bisa menghemat biaya sekitar 50%. Misalnya selama ini masyarakat menggunakan tabung gas yang disubsidi pemerintah dengan harga Rp18.000. Sedangkan dengan jargas masyarakat bisa membeli dengan harga Rp1.750/m3.

"Kalau kita di sini yang subsidisana sudah Rp6.000 apalagi kalau tidak disubsidi. Artinya efisiensi jargas cukup tinggi," tegasnya.

Herman mengimbau kepada pemerintah untuk terus membangun infrastruktur migas karena BBM dan gas merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

DPR RI sangat menyayangkan ditengah gencarnya pembangunan infrstsruktur lain namun sedikit melupakan pembangunnan infrastruktur pipa gas baik untuk bahan bakar minyak maupun gas bumi.

"Kan secara kebutuhan BBM dan gas hampir dikonsumsi setiap hari. Kalau infrstrukturnya tidak terbangun secara langsung. Ini akan menambah beban transportasi yang sifatnya konvensional," jelasnya.

Selain itu akan membebani terhadap ketersediaan ruas jalan dan biaya transportasi. Untuk itu dibutuhkan jaringan pipa secara langsung.   

Ke depan diharapkan ada keseimbangan pembangunan infrstruktur yang antara lain dengan membangun jaringan pipa BBM mauoun gas yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jika belum ada payung hukumnya maka DPR RI akan menyiapkannya. 

Herman menegaskan pembangunan infrstruktur nasional ini memberikan kemudahan akses kepada masyarakat sehinga mereka terjamin ketersediaannya selin itu terjangkau harga dan ada barangnya. 

"Ini pertanyaan yang sangat besar. kenapa? Karena sejalan dengan pemerintahan Pak Jokowi yang memprioritasnkan terhadap infrsstruktur. Jargas adalah jaminan ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat," pungkasnya.