Holding Migas Ciptakan Kedaulatan Energi

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komadi Notonegoro, mengatakan keberadaan Holding BUMN Migas, Pertamina sebagai induk serta PGN dan Pertagas di bawah Pertamina, diyakini dapat mendorong perekonomian dan ketahanan energi nasional.

"Hal itu terjadi melalui pengelolaan infrastruktur gas yang terhubung dari Indonesia bagian Barat (Arun) hingga Indonesia bagian Timur (Papua)," katanya di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Menurut Komaidi, Holding BUMN Migas akan menghasilkan sejumlah manfaat. Di antaranya memperkuat infrastruktur migas di Indonesia, menciptakan efisiensi dalam rantai bisnis gas bumi sehingga tercipta harga gas yang lebih terjangkau kepada konsumen, serta meningkatkan kapasitas dan volume pengelolaan gas bumi nasional.

Selain itu juga meningkatkan kinerja keuangan Holding BUMN Migas dan menghemat biaya investasi dengan tidak terjadinya lagi duplikasi pembangunan, lanjut direktur lembaga kajian energi ini.

"Tujuan utama pendirian Holding BUMN Migas, memang untuk membangun bisnis gas world class yang mendorong ketahanan energi nasional. Hal itu bisa didapatkan melalui 4A (availability, accessibility, affordability, dan acceptability) dari gas di Indonesia. Jika kedaulatan dan ketahanan energi sudah tercipta, pastinya akan membawa manfaat bagi masyarakat dan negara," kata Komaidi.

Komaidi menambahkan di dalam holding, peran PGN dan Pertagas sangatlah penting. Sebab, baik PGN dan Pertagas akan mengelola bisnis gas secara terintegrasi sebagai Sub Holding Gas di bawah koordinasi Petamina sebagai induk Holding BUMN Migas.

"Dua perusahaan yang tadinya bersaing, mulai saat ini akan bahu membahu dalam melakukan ekspansi dan investasi, demi mengejar target yang lebih besar lagi pada sektor hilir bisnis gas bumi.

Terkait hal itulah, Komaidi berharap bahwa proses integrasi antara PGN dan Pertagas juga sesuai peta jalan (roadmap) yang ada. Seluruh karyawan PGN dan Pertagas diharapkan bisa saling bahu-membahu guna menjalankan visi dan misi yang sama demi kemajuan perusahaan dan kesejahteraan karyawan.

"Apalagi, dalam beberapa kali kesempatan, baik Kementerian BUMN maupun direksi Pertamina dan PGN sudah memastikan bahwa tidak akan ada PHK dalam proses integrasi ini. Serta semua karyawan tetap akan mendapatkan hak yang sama," kata Komaidi.

Holding BUMN Migas resmi berdiri sejak 11 April 2018 lalu. Dalam menyelesaikan proses pendirian Holding BUMN Migas ke depannya, lanjut Komaidi, telah disusun roadmap yang jelas dengan "milestones" penting dalam jangka pendek dan jangka menengah dalam mengintegrasikan Sub Holding Gas. "Dan hingga saat ini, telah dicapai beberapa milestone siginifikan," katanya.