Mulai 1 Agustus, ASN Pemprov Jatim Dapat Tukar Kartu GPN

Mulai tanggal 1 hingga 2 Agustus 2018 pemerinatah provinsi (pemprov) Jatim mulai memberikan layanan penukaran kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang bekerjasama dengan Bank Indonesia Wilayah Jatim bekerjasama dengan beberapa perbankan mulai pukul 09.00-14.00 WIB.

Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Benny Sampir Wanto mengatakan, para ASN di jajaran Pemprov. Jatim, baik biro, badan, maupun dinas agar memanfaatkan kegiatan ini.

“Masyarakat juga diijinkan melakukan penukaran kartu GSN di Kantor Gubernur Jatim ini,” tegas Benny dikantor gubernur Jatim di Surabaya, (31/7/2018).

Benny menambahkan, GPN merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional, dengan data nasabah yang semakin terlindungi karena pemrosesan transaksi dilakukan di dalam negeri. Selain itu, sekaligus mewujudkan ekosistem pembayaran non tunai yang interkoneksi dan interoperabel. Dengan demikian, melalui GPN terwujud layanan yang optimal, efisien, dan andal.

Menurut Benny, pelaksanaan GPN ini juga memberikan nilai tambah bagi Indonesia karena industri jasa keuangan Indonesia tidak harus membayar proses data kepada pihak atau lembaga di luar negeri. Oleh karena itu, GPN ini juga menjadikan industri perbankan tanah air menjadi lebih efisien.

Sementara di Kantor Gubernur Jatim, sebanyak enam perbankan akan memberikan layanannya, yakni,  Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Jatim, BCA, dan Bank Permata. Di Surabaya sendiri, terdapat 11 bank yang telah siap mendistribusikan kartu berlogo GPN ini.

Penukaran kartu ini merupakan tindak lanjut peluncuran kartu berlogo GPN di wilayah Jatim tanggal 29 Juli 2018 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jatim oleh Gubernur Jatim Soekarwo beberapa hari lalu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Guberur Jatim Soekarwo mengatakan, bahwa kartu GPN merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional, dengan data nasabah yang semakin terlindungi dan pemrosesan transaksi yang dilakukan di dalam negeri.

“Komitmen ini, lanjutnya, penting sekali karena menciptakan kekompakan sebagai landasan utama  pelaksanaan GPN ini sebagai Indonesia,” kata Soekarwo beberapa hari lalu.