Indonesia dan Jepang Percepat Penyelesaian General Review IJEPA

Dalam rangka mempercepat penyelesaian General Review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (GR IJEPA), delegasi Indonesia dan Jepanh kembali bertemu untuk melanjutkan perundingan GR IJEPA melalui Pertemuan ke-8 Komite Bersama (JCM) pada 8-10 Agustus 2018 di Tokyo, Jepang.

"Pertemuan JCM-8 di Tokyo ini merupakan perwujudan komitmen kedua negara untuk melanjtukan sekaligus mempercepat penyelesaian GR IJEPA sebagaimana workplan yang telah disepakati pada pertemuan JCM-7 di Bali pada Maret 2018 lalu," jelas Iman Pambagyo selaku Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional selaku Ketua Tim Perunding Indonesia untuk GR IJEPA.

Dalam GR IJEPA kali ini Indonesia fokus pada upaya perluasan akses pasar produk potensial, khususnya pada sektor perikanan, industri, pertanian, dan kehutanan. Selain itu, Indonesia menjelaskan proposal kerja sama baru kepada pihak Jepang yang diharapkan bersifat "win-win" bagi kedua negara, diantaranya di bidang industri manufaktur dan tekstil, UKM logam dan permesinan, pertanian, serta ESDM tenaga kesehatan.

Dalam pertemuan ini, Indonesia juga membahas isu kelapa sawit dan memperjuangkan agar sertifikasi kelapa sawit Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) agar dapat diakui Pemerintah Jepang.

Terkait pembahasan perdagangan barang, kedua delegasi membahas revised requests yang telah dipertukarkan sebelumnya pada Agustus 2018.

"Pertukaran revised requests yang telah dilakukan Indonesia dengan Jepang merupakan perbaikna dari initial request Indonesia sebelumnya yang mencakup sejumlah pos tarif prioritas produk potensial Indonesia yang ddiharapkan dapat mempercepat penyelesaian perundingan akses pasar perdagangan barang," jelas Direktur Perundingan Bilateral Kementrian Perdagangan sekaligus Ketua Tim Perunding Indonesia untuk Perdagangan Barang GR IJEPA, Ni Made Ayu Marthini.

Indonesia dan Jepang juga melanjutkan pembahasan dan bertukar pandangan terkait usulan penyempurnaan perjanjian IJEPA di bidang investasi dan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh masing-masing Sub Komite Bersama berikutnya pada bulan September 2018 di Indonesia.