Sebanyak 3.750 GTT dan PTT se Blitar Mogok Kerja, Berikut Tuntutannya

Sebanyak 3.750 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) se Kabupaten Blitar kompak melakukan mogok kerja massal selama sepekan, mulai tanggal 24 hingga 29 September 2018.

Aksi ini dipicu regulasi rekruitmen CPNS 2018 yang menurut mereka tidak berpihak pada keadilan. Utamanya bagi GTT/PTT yang sudah mengabdi puluhan tahun pada negara.

Korlap GTT/PTT Wonodadi, Dedi Churniawan, mengatakan aksi tersebut sudah dimulai sejak kemarin oleh 124 GTT/PTT. Bahkan hari ini mereka menggelar doa bersama di depan kantor UPTD.

"Mogok massal ini merupakan instruksi dari PGRI Kabupaten Blitar," katanya di Blitar, Senin (24/9/2018).

Ia menambahkan, aksi tersebut memang harus dilakukan guna memperjuangkan hak-hak, setelah puluhan tahun mengabdi pada negara. Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan prioritas untuk menjadi PNS tanpa tes.

"Karena kalau melalui jalur tes, jelas kami sudah tidak memenuhi syarat semua," ujarnya.

Aksi serupa dikabarkan juga dilakukan GTT/PTT wilayah Kanigoro, Wlingi, Nglegok, Sanankulon dan Srengat. Sementara wilayah lain seperti Kademangan, Kesamben, Garum menyusul besok.

Dikonfirmasi terkait instruksi itu, Ketua PGRI Kabupaten Blitar, Munthohar, membantahnya pihaknya menginstruksikan dilakukan mogok kerja massal. Sebab, hanya sebatas menfasilitasi aspirasi GTT/PTT yang dinilainya perlu disalurkan.

"Tidak ada instruksi resmi dari PGRI. PGRI sebagai wadah mereka GTT/PTT merespon kegiatan tersebut. Daripada liar ditunggangi pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi PGRI hanya menfasilitasi kegiatan mereka untuk mengekpresikan aspirasi kekecewaan pada pemerintah," jelasnya.

Tak hanya mogok massal selama sepekan, kata Munthohar, perwakilan GTT/PTT Kabupaten Blitar juga berencana bertolak ke Jakarta, bersamaan dengan GTT/PTT wilayah lain di Jawa Timur, 27 September mendatang.

"Agenda ke Jakarta itu untuk mendesak pengurus besar PGRI melakukan negosiasi dengan kementrian terkait untuk merubah regulasi rekruitmen CPNS. Utamanya bagi honorer GTT/PTT," terangnya.

Menurut Munthohar, nasib GTT/PTT perlu diprioritaskan pemerintah. Secara kemampuan mendidik dan mengajar, mereka sudah terasah. Masa pengabdiannyapun rata-rata lebih dari 10 tahun. Namun, kesejahteraannya jauh panggang dari api.

"Tenaga honorer itu tenaganya dipakai sejak pukul 07.00 sampai 13.00 WIB. Sebulan rata-rata hanya mendapat honor Rp 150 ribu. Manusiawikah itu?," tanyanya.

Honor GTT/PTT diambilkan dari 15% dana BOS yang disalurkan ke masing-masing lembaga pendidikan. Data PGRI Kabupaten Blitar mencatat, setiap lembaga pendidikan, jumlah GTT/PTT-nya lebih banyak dibandingkan PNS.

"Proses belajar mengajar itu dominan dilakukan justru oleh GTT," imbuhnya.