Walhi Klaim Pembangunan Waduk Kedung Ombo Rugikan Masyarakat

Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) mengungkapkan warga terdampak pembangunan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah masih terjerat kemiskinan.

"Setelah 30 tahun waduk beroperasi, masyarakat yang menjadi korban pembangunan proyek masih menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial," kata Edo Rakhman dari Departemen Kajian dan Pembelaan Hukum Lingkungan Eksekutif Nasional Walhi dalam konferensi pers "Warisan Kemiskinan Proyek Bank Dunia di Kedung Ombo", Jakarta, Jumat.

Hasil penelitian yang dilakukan Walhi dan Katadata menunjukkan dari 200 responden warga yang terdampak pembangunan waduk itu, 76 persen tidak lagi mempunyai lahan pertanian, 62 persen keluarga tidak layak huni, 91 persen tidak punya pekerjaan tetap serta 83 persen kepala keluarga hanya lulusan sekolah dasar.

Pembangunan proyek waduk itu menggunakan dana sebesar 283 juta dolar AS yang berasal tiga sumber pendanaan yaitu 156 juta dolar AS dari Bank Dunia, 105,8 juta dolar AS dari pemerintah Indonesia dan 21,3 juta dolar AS dari kredit ekspor.

Walhi mengungkapkan kondisi sebagian besar warga yang terdampak termasuk yang direlokasi ke Muko-muko, Bengkulu tidak mengalami hidup yang jauh lebih sejahtera dari kehidupan sebelumnya saat mereka tinggal di daerah waduk itu.

"Mereka juga terjerat kemiskinan berkelanjutan akibat proyek ini," tuturnya.

Dia mengatakan pembangunan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah pada 1985-1991 masih menyisakan persoalan akibat penanganan korban pembangunan belum tuntas hingga sekarang.

Padjar Iswari dari bagian riset Katadata mengatakan sebagian besar warga yang terdampak pembangunan waduk masih terjerat kemiskinan.

"Bahkan 30 tahun kemudian setelah proyek waduk ini, kehidupan warga terdampak tidak jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya," tuturnya.

Dia menuturkan banyak warga terdampak bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

"71 persen responden kami mempunyai surat keterangan miskin," ujarnya.

Chief Content Officer Katadata Heri Susanto mengatakan pemerintah harus memberikan ganti rugi sepadan untuk warga Kedung Ombo.

Dia menuturkan penyebab kemiskinan antara lain karena minim sosialisasi untuk memasyarakatkan rancangan proyek pada warga sehingga warga tidak sempat mencari tempat baru, ganti rugi tidak sesuai dengan luasan lahan dan harga tanah, karakteristik area baru yang berbeda, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang serta luas ganti lahan lebih kecil dari yang dimiliki sebelumnya.

"Lahan pertanian yang dimiliki warga hilang atau berkurng akibat terendam air waduk, padahal 87 persen warga merupakan petani," tuturnya.

Dia mengatakan nelayan tambak menjadi salah satu alternatif pekerjaan, tapi tidak diberikan penyuluhan dan pelatihan. Warga transmigran juga perlu lebih banyak penyuluhan pertanian.

"Rumah mereka sebagian besar masih pakai papan kayu dan lantainya terbuat dari tanah," tutur Heru.