Uni Eropa Setujui Draft Deklarasi Brexit

Uni Eropa telah menyetujui kesepakatan Brexit dengan Inggris, dan sekarang Perdana Menteri Theresa May harus 'menjual' kesepakatan itu kepada parlemennya.

Presiden Dewan Eropa Donald Tusk melalui tweet-nya bahwa ke-27 pemimpin Uni Eropa di Brussels mendukung Perjanjian Penarikan dan Deklarasi Politik tentang hubungan masa depan Uni Eropa-Inggris.

Ke-27 pemimpin blok bertemu tanpa kehadiran PM May untuk mendukung perjanjian yang menetapkan panggung untuk Inggris keluar dari blok pada 29 Maret.

Perjanjian itu meninggalkan Inggris di luar Uni Eropa tetapi masih tunduk pada aturan dan kewajiban keanggotaan setidaknya sampai akhir 2020, mungkin lebih lama.

Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker memperingatkan bahwa tidak ada tawaran yang lebih baik yang tersedia sekarang.

"Saya benar-benar yakin ini adalah satu-satunya kesepakatan yang mungkin terjadi," katanya, seperti dikutip dari News.com.au, Senin (26/11/2018).

Dia mengatakan jika hari itu adalah "hari yang menyedihkan", setelah warga Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa pada Juni 2016, sebagian besar karena kekhawatiran tentang imigrasi dan kehilangan kedaulatan di Brussels.

"Untuk melihat negara seperti Inggris Raya meninggalkan Uni Eropa bukan momen sukacita atau perayaan, itu adalah momen yang menyedihkan dan itu adalah tragedi," tambahnya.

Michel Barnier, mantan menteri luar negeri Perancis yang merundingkan kesepakatan itu atas nama blok Uni Eropa, menambahkan: "Kami akan tetap menjadi sekutu, mitra, dan teman-teman," tambahnya.

Ditempa selama 17 bulan tarik ulur negosiasi, perjanjian penarikan mencakup masalah keuangan, hak warga negara, Irlandia Utara, dan pengaturan untuk fase transisi pasca-Brexit selama 21 bulan.

PM May sekarang menghadapi tugas berat untuk mendapatkan persetujuan dari Parlemen Inggris yang notabene skeptis.

"Warga Inggris tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan berdebat tentang Brexit," tukasnya.

"Mereka menginginkan kesepakatan yang bagus yang memenuhi pemungutan suara dan memungkinkan kita untuk bersatu kembali sebagai sebuah negara," pungkas May.