Capai Ekonomi Digital US$130 Miliar, Indonesia Butuh Sosok Ini

Nilai ekonomi digital Indonesia oleh McKinsey ditaksir bakal mencapai US$130 miliar pada 2022 nanti. Lantas apa prasyarat yang harus dipenuhi agar itu bisa tercapai?

Head of Operation IDC Indonesia, Mevira Munindra melihat untuk mencapai hal tersebut, tentunya ada tahapan yang harus dilalui dan tidak serta merta bisa tercapai. Salah satunya, infrastruktur Palapa Ring dan juga roadmap (peta jalan), baik untuk e-commerce, industri 4.0 maupun lainnya. Namun, itu masih kurang. Perlu ada satu lembaga pemerintah khusus yang menangani ekonomi digital di Indonesia.

"Salah satu yang bisa di-leverage menurut kami, harus ada satu unit yang melihat ke arah sana (ekonomi digital). Jadi satu unit ini hampir sama seperti enterprise. Kalau mereka kan sekarang sudah ada unit bisnis digital. Mungkin ada baiknya juga ada lembaga pemerintah yang melihat ke arah sana. Bukan dari kementerian karena kan urusannya lebih mengembangkan regulasi, cuman yang bisa ke planning, implementasi, dan monitoring. Ini yang belum kelihatan siapa sosoknya," kata dia saat dihubungi Warta Ekonomi, Selasa (26/2/2019).

Baca Juga: Pemerintah Harus Bangun Ekosistem Ekonomi Digital

Baca Juga: Pemerintah Terus Godok Kebijakan Guna Dukung Pelaku Ekonomi Digital

Menurut dia, adanya lembaga ini bisa mempengaruhi peta jalan dan pandangan digital yang masih silo (beberapa departemen atau sektor tertentu tidak menginginkan berbagi informasi dengan yang lainnya dalam perusahaan yang sama). Saat ini, peta jalan terkait ekonomi digital masih belum jelas, kemudian pandangannya masih terpisah antara pemerintah, privat, dan asosiasi. 

"Seharusnya ketika bicara ekonomi digital harusnya smart nation, jadi semuanya benar-benar terintegrasi. Kalau di Malaysia sudah ada seperti MDEC, di Singapura juga ada IMDA. Jadi, IMDA itu bikin The Services and Digital Economy Technology Roadmap (SDE TRM), roadmap ekonomi digital selama lima tahun ke depan karena mereka sadar ekonomi digital sudah menyumbang 70% PDB mereka," tambah dia. 

Sementara di Indonesia, meski sudah ada peta jalan seperti e-commerce dan industri 4.0, namun belum ada peta jalan yang menyeluruh.

"Whats next? Kita enggak tahu. Jadi, sosok ini diperlukan untuk menyelaraskan dan juga mendorong teknologi juga yang selama ini lebih banyak didorong swasta, pemerintah pun masih terbatas, hanya BI dan OJK misalnya," kata dia.