Kejar Investasi, BKPM Luncurkan Kopi Mantap

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus melakukan langkah proaktif dalam mendorong percepatan realisasi investasi. Terbaru, lembaga yang bertugas mengumpulkan investasi itu  meluncurkan sistem bernama Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap).

Peluncuran ini dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibiton (ICE) BSD City, Tangerang, Selasa (12/3/2019).

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, sistem ini ditujukan untuk memudahkan koordinasi lintas satgas (satgas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) dalam upaya fasilitasi pemenuhan komitmen dan penyelesaian masalah investasi.

Baca Juga: Bos BKPM: Ekonomi Digital Jadi Tumpuan Investasi

Kopi Mantap, lanjut dia, juga memungkinkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dengan menggunakan platform berbasis teknologi informasi yang didukung fitur kolaborasi, berbagai pengetahuan, serta pertemuan jarak jauh melalui video.

"Investasi itu harus dikawal dari akhir sampai ujung. Setiap langkah harus direspons dengan cepat dan tepat," kata Tom sapaan akrabnya.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani menambahkan, peluncuran Kopi Mantap ini diharapkan selanjutnya ada percepatan yang signifikan dalam fasilitas dan penyelesaian masalah investasi. Sehingga, seluruh rencana investasi yang sudah mendapatkan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) dapat direalisasikan dengan lancar.

Sementara itu, Presiden Jokowi memberikan apresiasi terobosan yang dilakukan BKPM dengan meluncurkan Kopi Mantap. Menurutnya, minat investor untuk berinvestasi di Indonesia cukup tinggi. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan realisasi yang terjadi.

Baca Juga: Thomas Lembong Pede Investasi Bakal Tumbuh Dua Digit

"Yang paling penting, investor dikawal agar bisa terealisasi. Sehingga, investor merasa dilayani dan  diperhatikan. Maka, harus ada platform online yang mengawal atau mengikuti, sehingga kita mengetahui prosesnya sudah sampai di mana," ujar Mantan Wali Kota Solo itu.