Permintaan Tarik 600 TNI di Nduga, Wiranto: Tak Logis

Staf khusus presiden untuk wilayah Papua, Lenis Kogoya meminta TNI menarik 600 pasukan dari Nduga setelah gugurnya 3 anggota TNI yang baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua beberapa waktu lalu.

Menko Polhukam, Wiranto, menilai permintaan Lenis Kogoya soal penarikan prajurit TNI di tanah Cenderawasih itu tidak logis. Karena TNI dikerahkan ke Nduga terkait keamanan nasional.

"Keinginan untuk menarik TNI hanya karena Pemilu, ya tidak logis. Karena TNI datang, TNI dikirim, TNI bertugas itu bukan hanya karena Pemilu, (tetapi) karena keamanan nasional. Tugas pemerintah agar melindungi bangsa dan negara Indonesia," ujarnya di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Baca Juga: Panglima Ogah Kerahkan Pasukan untuk Pukul Balik KKB di Nduga

Wiranto menjelaskan, pengerahan pasukan ke Nduga karena ada warga negara yang terganggu. "Karena tumpah darah berbagai wilayah yang terganggu, ada warga negara terganggu, membutuhkan polisi hadir, membutuhkan TNI hadir. Kita hadirkan di sana. Tidak hanya karena Pemilu, jangan sampai dicampuradukkan," terangnya.

Sebelumnya, permintaan untuk menarik 600 pasukan TNI dari Nduga sudah dilaporkan Lenis kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lenis mendorong penyelesaian konflik di Nduga diselesaikan dengan pendekatan lunak (soft approach).

Baca Juga: Moeldoko Usul, Nama KKB Papua Diganti

"Saya mendengar baik berita dari Panglima TNI, aksi door to door. Melalui pembangunan, pelayanan, dan kasih. Itu sangat penting. Jadi sekarang aparat jumlahnya sekitar 600 orang yang saya dapat laporan sudah sampai di Nduga, lebih baik saya minta tarik kembali saja. Saya menyampaikan ini mewakili kepala suku provinsi Papua, dan saya juga sebagai staf khusus presiden. Saya sebagai staf khusus presiden, saya punya pimpinan. Pimpinan Pak Presiden saya sudah lapor minta tarik kembali," jelasnya.