Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mendesak pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memberlakukan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) paling lambat akhir tahun 2019.
Baca Juga: "Ngebet" Terapkan ERP Tapi Pemprov DKI Belum Berani Patok Harga?
"Sudah saatnya saya akan mendesak pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk segera mengimplementasikan ERP di jalan Sudirman- Thamrin," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/3/2019).
Menurut dia, kebijakan ganjil-genap tidak bisa bertahan lama, karena paling lama setahun. Maka dari itu pihaknya menyiapkan kebijakan baru.
"Kalau tidak ada kebijakan baru, nanti kondisi lalu lintas kita akan semakin parah. Saat ini saja kinerja sudah menurun 10 persen kalau dibandingkan pada saat Asian Games," tutur Bambang.
Menurut dia, pentingnya untuk segera memberlakukan ERP ialah sebentar lagi kereta MRT akan segera dioperasikan kemudian pada tahun depannya LRT akan segera beroperasi. Dengan demikian angkutan massal sudah tersedia.
"Kalau nanti angkutan massal sudah kita sediakan, jika tidak ada peralihan moda transportasi maka hal ini akan membuat kita kesulitan untuk mengoperasionalkan transportasi publik. Karena itu kita mulai dari sekarang untuk mengubah gaya hidup, sehingga ERP menjadi penting," ujar Bambang.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
