Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean meyebut Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dengan secara sadar melakukan pelanggaran Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Hal itu dikatakan terkait ajakan Jokowi kepada masyarakat untuk menunjuk jari di acara peresmian Moda Raya Terpadu (MRT).
"Karena Jokowi meresmikan itu MRT itu sebagai presiden dan bukan sebagai capres. Artinya Jokowi telah melanggar undang undang dan ini masuk kategori pidana pemilu sesuai pasal 282 UU No 7 tahun 2017 yang diancam dengan kurungan 3 tahun penjara," ujarnya kepada wartawan, Minggu (24/3/2019).
Lanjutnya, ia mengatakan Jokowi tetap melanggar aksinya tersebut meskipun tak secara langsung menyebut soal satu jari.
"Tanggapan sama. Itu akal bulus saja," cetusnya.
Selain itu, ia mengatakan saat meresmikan MRT, Jokowi memposisikan disi sebagai presiden, bukan capres. "Jokowi jangan beralasan yang tidak bisa diterima akal sehat. Ngaku saja menggunakan jabatan sebagai alat untuk kepentingan politik pilpres," katanya.
Baca Juga: Bayar Tiket MRT Jadi Mudah Pakai JakCard
Sambungnya, "Saya yakin Jokowi sadar itu tidak boleh, tapi nekat melakukan karena sadar dirinya sekarang di pintu kekalahan, dan berusaha lakukan apapun. Panik memang mengakibatkan orang tidak bisa mengontrol diri dan tidak bisa mengendalikan diri," tukasnya.
Baca Juga: Dear Pengguna MRT, Ada Pesan Nih dari Pak Jokowi
Sebelumnya, saat meresmikan MRT, Jokowi meminta warga menunjuk jari jika setuju soal kelanjutan proyek MRT ke fase berikutnya.
"Nanti kami rencanakan untuk masuk juga ke utara. Tahun ini, tadi saya sudah perintahkan untuk memulai yang rute timur ke barat juga dimulai tahun ini. Setuju tidak? Yang setuju tunjuk jari," kata Jokowi, di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/3).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
