Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan paparan saat peluncuran dan bedah buku "Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi" karya Denny Indrayana di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (1/2/2019). Peluncuran dan bedah buku itu bertujuan untuk mengetahui strategi dari pemenangan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi. | Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan mantan calon pasangan Joko Widodo dalam Pilpres 2019 ini, Mahfud MD menegaskan jika hingga saat ini belum ada pemenang resmi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
"Pemenang Pemilu, termasuk pilpres baru bisa diketahui saat pengumuman rekapitulasi suara pada 22 Mei 2019 oleh KPU," kata Mahfud MD di Sleman, Jumat.
Baca Juga: Mahfud: Sampai Terlantar, Terlambat, Panitia....
Menurut dia, hasil "quick count" atau hitung cepat masing-masing orang boleh percaya dan boleh tidak tidak.
"Namun hasil 'quick count' percaya atau tidak, itu tidak mengikat belum resmi. Hasil hitungan internal masing-masing pihak juga belum resmi," katanya.
Mahfud mengimbau kepada semua pihak agar tidak bertindak di luar konstitusi, terutama untuk peserta pemilu.
"Kontestan pemilu untuk cukup mengawasi penghitungan sampai tiba tanggal penetapan oleh KPU, yaitu 22 Mei 2019," katanya.
Baca Juga: Keluhan SBY Soal Kampanye Akbar 02, Mahfud MD: Perlu Didengar
Ia juga meminta semua pihak agar tidak bertindak di luar konstitusi, yang bisa dilakukan adalah mengawasi proses serta mengumpulkan atau menyiapkan bukti-bukti di setiap kecamatan, ketika penghitungan di kecamatan termasuk penghitungan di kabupaten atau kota.
"Nanti dibawa semua sebagai bukti, apalagi jika merasa ada kecurangan, pada 22 Mei itu ada di mana yang keliru," katanya.
Menurut Mahfud, jika nantinya pada tanggal 22 Mei yaitu saat pengumuman oleh KPU ada pihak yang tidak puas, maka bisa mengajukan gugatan.
"Tentunya proses pengajuan gugatan pemilu itu melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Instrumen hukum sudah disediakan oleh konstitusi dan negara ini untuk tidak berlaku curang," katanya.
Baca Juga: Mahfud MD Respons Ancaman Amien Rais, Katanya: Berlebihan
Ia mengatakan, saluran hukum sudah ada dan waktu masih cukup. Karena di KPU akan sampai 22 Mei, kalau mau mengajukan gugatan satu minggu semua paling lama sudah mendaftarkan sengketa ke MK.
"Kemudian satu minggu lagi di MK diteliti administrasinya baru sesudah itu sidang selama 30 hari berturut-turut untuk meneliti ulang bukti-bukti," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Annisa Nurfitri
