Soal Laporan Keuangan Garuda, Yang Salah Menterinya Jokowi?

Ekonom senior Rizal Ramli menyebut bahwa laporan keuangan perusahaan plat merah Garuda Indonesia tahun 2018 sangat memalukan. Bahkan, ia menyebut laporan tersebut terindikasi dilakukan secara rekayasa.

“Saya cuma merasa ketipu dengan informasi keuntungan ini, dan saya sempat mengucapkan selamat, tapi saya tarik lagi," katanya dalam stasiun televisi TV One, Rabu (1/5/2019).

Lanjutnya, ia mengatakan ada yang perlu bertanggung jawab dari ketidakwajaran tersebut. “Ini bikin malu, cuma rekayasa, karena siapapun yang pernah kerja di sana tahu pasti ada hal hal yang tidak wajar dilakukan, dan menurut saya direksi dirut keuangan harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Baca Juga: Karyawan Garuda Ancam Mogok Kerja, Gara-Gara Chairul Tanjung?

Manurutnya, kinerja Garuda sempat membaik pasca mengakuisisi Maskapai Sriwijaya. “Mula-mula sahamnya bisa naik, waktu ada kerjasama dengan sriwijaya, karena akan lebih besar market sharenya, tapi pas ada kabar ini jadi rusak. Dan saya berharap ini harus diaudit," jelasnya.

Lebih lanjut, ia pun menilai saat ini BUMN tidak memiliki cara tepat dalam memperbaiki Garuda Indonesia. “BUMN itu selalu, overprice, kemahalan, sebetulnya kalau kita lakukan control cross garuda pasti bisa nguntungin,” katanya

Baca Juga: Garuda Indonesia Gandeng Maskapai Jepang terkait Codeshare

Ia pun menceritakan pengalaman saat dirinya memimpini Presiden Komisaris Semen Gresik. Sambungnya, ia mengaku mampu melakukan peningkatan yang sangat signifikan terhadap perusahaan tersebut.

“Waktu saya preskom dari Semen Gresik Group, saya minta supaya cross di kurangai 8 dolar AS per ton, tapi katanya tidak bisa, tapi akhirnya kita kasih penjelaskan dan bisa. Ini kenapa bisa terjadi, karena suplier BUMN itu KKN, jadi ganti aja yang baru, dan kita berhasil. Sehingga dalam waktu dua tahun keuntungan kita naikkan, dari RP800 miliar ke Rp3,2 triliun, empat kalinya, hanya karena kita tekan cost,” jelasnya lagi.

Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bagai mana melipatgandakan keuntungan Bank Negara Indonesia (BNI).  “Sama dengan BNI, kita tekan cost, tapi credit kita di atas rata-rata, saya lakukan asset revaluasi, sehingga kredit kita dua kali dari rata-rata nasional. Tahun itu keuntungan BNI 87 persen termasuk paling tinggi dari seluruh bank nasional," ungkapnya.

Tambah mantan menteri Jokowi ini mengatakan, saat ini BUMN Indonesia banyak masalah karena tidak mampu menekan cost, yang ditambah menteri BUMN tidak melakukan apa-apa dalam keadaan seperti ini.

"Gak lakukan apa-apa malah nambahin cost, cost politik dan lainnya. Padahal essensinya kalau cost ditekan BUMN bisa kompetitif,” tutupnya.