(dari kiri ke kanan) Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wali Kota Bogor Bima Arya, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur NTB Zulkiflimansyah dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan keterangan kepada wartawan usai Silaturahmi Bogor Untuk Indonesia di Museum Kepresidenan Balai Kirti, Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/5/2019). | Kredit Foto: Antara/Arif Firmansyah
Komandan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti pertemuan kepala daerah di Bogor. Sikapnya itu disayangkan oleh Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade. Menurutnya, kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut merupakan orang-orang yang mendukung Joko Widodo.
"Bagi saya kepala daerah ini adalah kepala daerah pendukung Pak Jokowi, bukan kepala daerah yang netral," ujar Andre saat dikonfirmasi, Sabtu (18/5).
Baca Juga: AHY Disindir Gerindra, Balasan Demokrat Pedas
Andre mengatakan, BPN sudah seringkali mengajak AHY untuk mengikuti rapat pasca pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Namun, AHY justru mengkritik kubu 02 tidak konstitusional.
"Anda (AHY) sibuk berkumpul dengan kepala daerah, makanya komentar anda BPN seakan enggak konstitusional," ujar Andre.
Baca Juga: Usai Puji Sikap AHY, Andi Arief Sindir Bang Anies
Meski begitu, Andre mengatakan bahwa hal ini merupakan pendapat pribadinya. Karena hingga saat ini, BPN belum mengambil sikap terkait manuver anak dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Sebelumnya, Ketua Komando Tugas Utama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri silaturahmi Bogor untuk Indonesia di Museum Kepresidenan Balai Kirti pada Rabu, (15/5). Dalam pertemuan yang dihadiri Yenny Wahid dan sejumlah kepala daerah itu, AHY menangkap adanya kegelisahan di masyarakat usai Pemilu serentak 2019.
Baca Juga: Jawaban BPN dan Imigrasi Nggak Kompak Soal Keberadaan Prabowo
Ia berharap seiring berakhirnya Pemilu maka berakhir sudah perbedaan pilihan di masyarakat. Namun ternyata, harapannya urung terjadi lantaran perbedaan di masyarakat justru makin meruncing.
"Sampai sekarang bahkan tidak tahu apa kemudian perselisihan paham karena beda capres akan berlarut sampai kapan? Ini enggak perlu dalam kehidupan," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Clara Aprilia Sukandar
