PDIP: Silaturahmi AHY ke Jokowi Bukan Melulu Soal Politik

PDI Perjuangan menyebut terlalu sempit jika silaturahmi antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, hanya dimaknai sebatas urusan kursi menteri saja.

Hal tersebut diungkapkan Politisi PDI Perjuangan, Putra Nababan masih banyak ruang kerja sama politik yang bisa dilakukan oleh partai-partai di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Pintu silaturhami ini dibuka oleh Pak Jokowi dan Ibu Megawati menjadi terlalu sempit jika diterjemahkan urusan kursi kabinet saja. Silaturahmi ini cakupannya luas," ujar Putra dalam sebuah talkshow di Berita Satu TV, pada Kamis (6/6/2019).

Ketika ditanya apakah KIK akan legowo jika kader partai pendukung Prabowo jadi menteri, Putra mengatakan urusannya tidak sesederhana itu karena rakyat Indonesia memilih Jokowi karena banyak aspek diantaranya kinerja lima tahun terakhir, program kerja lima tahun ke depan dan rakyat juga menilai koalisi partai yang mendukung Jokowi.

Baca Juga: Kata. . . PDIP dan Mega Tidak Mengganjal AHY Masuk dalam Kabinet Jokowi

“Andaikan partai politik legowo, pertanyaan saya apakah rakyat legowo. Selama berbulan-bulan rakyat menyaksikan bagaimana mereka menjadi bagian yang menjelek-jelekkan pak Jokowi dan Pak Ma’ruf. Bahkan ada juga yang memfitnah. Lalu mendadak jadi menteri. Mungkin saja sebagian dari pemilih tidak sepakat, dan perasaan serta harapan mereka harus dijaga,” ungkap anggota DPR terpilih periode 2019-2024 ini.

Untuk itu, menurut Putra, sebuah koalisi yang sehat sebaiknya dibangun sebelum penyelenggaraan Pemilu sehingga bisa merancang, memperjuangkan dan menjalankan platforms bersama.

“Konsep ini yang bisa mematangkan demokrasi di Indonesia. Perlu diingat, PDI Perjuangan pernah berada di luar pemerintahan selama 10 tahun dari 2004 sampai 2014 dan hasilnya banyak kader berkualitas yang muncul. Kami juga memenangkan pemilu 2014 dan 2019 serta bisa mengusung kader partai yakni pak Jokowi sebagai Presiden,” kata mantan pemimpin redaksi ini.

Baca Juga: Baik Buruk Oposisi Jika Demokrat Gabung Pemerintah Jokowi

Namun ia juga mengatakan, silaturahmi yang telah terjadi beberapa waktu ini cukup positif dan bisa saja membuka ruang kerjasama seperti di DPR. Meskipun ia juga mengingatkan KIK sebagai koalisi Presiden Jokowi diproyeksikan mengusai 60 persen kursi parlemen.

"Nah sekarang dengan suasana yang kondusif mungkin saja kita bekerja sama dalam menyelesaikan banyak undang undang dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan Pak Jokowi," tegas Putra.

Senada dengan Putra, Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan ruang kompromi dan akomodasi dalam pemerintahan lima tahun ke depan cakupannya sangat luas. Menurutnya, sejauh para elit parpol bisa menekan ego politiknya maka ruang koalisi masih terbuka bagi parpol di luar koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Ini soal bagaimana masing-masing pihak bisa menempatkan diri. Ini cakupannya luas, selama ini opini kita diarahkan soal kabinet, padahal bisa saja kerja sama di level DPR atau lembaga-lembaga lain," ujar Sirojudin