Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019). Rapat tersebut membahas tindak lanjut temuan BPK hasil pemeriksaan semester I tahun 2018, kebijakan mitigasi dan tanggap darurat bidang energi untuk daerah rawan bencana, jaminan ketersediaan pasokan gas dan harga gas domestik serta isu teraktual lainnya. | Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) meminta Presiden Joko Widodo tidak hanya menegur manajemen PLN, tetapi juga mengevaluasi kinerja Menteri ESDM Ignasius Jonan serta Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Ini menunjukkan kegagalan teknis dan manajerial dalam PLN yang kemudian harus dievaluasi dua menteri. Presiden pun harus mengevaluasi dua menterinya itu," tutur Manajer Advokasi, Riset dan Kampanye Yappika Hendrik Rosdinar di Gedung YLBHI, Jakarta, Senin.
Baca Juga: Listrik PLN Mati, Energy Storage System Jadi Primadona
Menteri ESDM, kata dia, mesti bertanggung jawab dan mengetahui teknis penyediaan tenaga listrik di Indonesia sehingga pemadaman listrik di sebagian Jawa dapat diantisipasi.
Seandainya diantisipasi saat terjadi perbaikan pemeliharaan rutin yang menyebabkan jaringan dimatikan, adanya gangguan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pun sudah diperhitungkan.
Sementara Menteri BUMN, disebut Hendrik, harus bertanggung jawab terkait manajemen risiko BUMN di Indonesia yang seharusnya baik sehingga tidak terjadi krisis seperti terjadi pada Minggu (4/8).
"Kegagalan PLN menunjukkan krisis, ada mismanagement terjadi. Ini harus dievaluasi," tutur dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
