Kredit Foto: Antara/Asep Fathulrahman
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menganggap, sebenarnya tak ada yang baru dari sikap dan pernyataan politik Partai Demokrat yang sekarang memutuskan mendukung dan bergabung ke pemerintahan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin.
Menurutnya, soal kesiapan Demokrat untuk bergabung di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sudah lama diisyaratkan oleh elit Demokrat, termasuk oleh Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Walaupun mungkin tidak disampaikan secara lugas," kata Said, Rabu (14/8/2019).
Baca Juga: Demokrat Ngebet Gabung ke Jokowi, PKPI: Pak SBY Gak Malu?
Baca Juga: Colek Demokrat, Mardani Ngajak Jadi Oposisi?
Sementara itu, kata Said, Embel-embel "resmi" yang dikaitkan dengan peringatan 40 hari wafatnya Ani Yudhoyono tersebut dianggapnya hanya isu daur ulang yang coba dilemparkan Demokrat mendekati waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang bertalian dengan agenda penyusunan Kabinet.
"Intinya itu kan Demokrat siap membantu Jokowi kalau diberi jatah menteri. Kalau Jokowi tidak mengakomodir kader Demokrat di kabinet, boleh jadi demokrat kelak akan memunculkan isu baru: oposisi. Itu wajar-wajar saja," ungkapnya.
Said menganggap, perihal peluang Demokrat diterima bergabung ke pemerintahan, menurutnya bergantung pada posisi Partai Gerindra di pemerintahan baru nanti. Sebab, sebelum Demokrat memutuskan arah politiknya, Gerindra bersama Prabowo Subianto sudah 'intim' dengan Jokowi dan PDI Perjuangan melalui Megawati Soekarnoputri.
'Kalau Jokowi dan parpol-parpol KIK menerima Gerindra, maka besar kemungkinan Demokrat akan terpental alias tidak akan diberikan kursi menteri," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
