Massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua Sejawa-Bali melakukan aksi unjukrasa damai di Depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (19/8/2019). Aksi tersebut merupakan aksi solidaritas dan bentuk protes terhadap kekerasan serta diskriminasi rasial terhadap warga Papua yang terjadi di sejumlah kota yakni Surabaya, Malang dan Makassar. | Kredit Foto: Antara/Novrian Arbi
Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai langkah pemerintah membatasi aksi internet di Papua dinilai tidak tepat jika diartikan untuk meredam kerusuhan.
Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membatasi akses internet di Papua dan Papua Barat.
"Itu respons yang sebenarnya aneh ya, hari gini kok kita membatasi informasi," katanya kepada wartawan, Jumat (23/8/2019).
Baca Juga: Internet Diblokir di Papua, Memang Harus Seperti Itu?
Baca Juga: Penjelasan Menkominfo Soal Internet Lelet di Papua
Lanjutnya, ia mengatakan kebijakan pembatasan itu dapat merugikan masyarakat umum, bahkan untuk pemerintah itu sendiri.
"Malah akan banyak ruginya karena mereka tidak bisa mengakses informasi yang menunjukkan apa yang sedang dilakukan pemerintah hari ini," jelasnya.
Karena itu, ia berpandangan seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan akses internet, seperti penggunaan media sosial untuk memberikan narasi positif berkaitan dengan kerusuhan di Tanah Papua.
"Yang harus dilakukan mestinya memperkuat narasi-narasi damai, bukan dengan membatasi akses internet. Mestinya banjirin saja ruang dunia maya dengan narasi-narasi damai, dengan narasi-narasi yang menyejukkan yang justru bisa melegakan masyarakat Papua," tutupnya.
Diketahui, Kemenkominfo membatasi akses internet di sejumlah wilayah di Papua dengan tujuan menghindari postingan-postingan hoaks maupun postingan provokatif.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
