PM Inggris Kalah dalam Pemungutan Suara Brexit

Perdana Menteri Inggris mendapatkan kekalahan dalam pemungutan suara di parlemen dari pihak oposisi yang berusaha meloloskan undang-undang guna mencegah terjadinya Brexit tanpa kesepakatan atau no-deal Brexit. Pemungutan suara ini menunjukan perpecahan yang dalam di parlemen Inggris dalam isu terkait keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) itu.

Menurut majelis rendah parlemen Inggris, atau yang dikenal sebagai Commons, memberikan suara 328 berbanding 301 untuk kemenangan pihak oposisi yang ingin mengambil alih agenda tersebut. Dengan itu mereka dapat mengajukan RUU yang berusaha untuk menunda tanggal keluar Inggris dari UE.

PM Johnson sudah menetapkan bahwa Brexit harus terjadi pada 31 Oktober apa pun keadaannya, yang berarti Inggris akan tetap keluar dari UE meski tidak mencapai kesepakatan dengan blok ekonomi Benua Biru itu.

Baca Juga: Miliarder Inggris Boyong Properti Mewah di Kota Singa, Tujuannya. . .

Ttanggapan atas hasil pemungutan suara itu, Boris Johnson menjelaskan dia akan mengajukan mosi untuk menggelar pemilihan umum lebih awal. Demikian diwartakan BBC, Rabu (4/9/2019).

Total ada sekitar 21 anggota parlemen dari partai berkuasa Partai Konservatif, termasuk sejumlah mantan menteri kabinet, bergabung dengan partai oposisi untuk mengalahkan pemerintah. Setelah pemungutan suara, Johnson mengatakan para anggota partai pemberontak itu akan segera dipecat, dan didepak dari posisi mereka di parlemen.

Johnson menyatakan dengan adanya RUU baru, para anggota parlemen akan menyerahkan kendali perundingan Brexit ke UE dan menimbulkan "lebih banyak masalah, lebih banyak penundaan, lebih banyak kebingungan".

Dia mengatakan jika dia tidak punya pilihan selain terus maju dengan upaya untuk menyerukan digelarnya pemilihan umum pada Oktober. Perdana menteri Inggris itu menambahkan: "Rakyat di negara ini harus memilih."

Menurut laporan BBC, pemerintah bermaksud untuk mengadakan pemilihan pada 15 Oktober, dua hari sebelum KTT penting UE di Brussels. Agar menyerukan pemilihan di bawah Undang-Undang Parlemen dalam jangka waktu Tetap, Johnson akan membutuhkan dukungan dari Partai Buruh karena ia membutuhkan dukungan dua pertiga dari 650 anggota parlemen Inggris.