Kredit Foto: Antara/Arif Firmansyah
Wakil Ketua Komisi III, Erma Suryani Ranik mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menginginkan adanya pasal penghinaan presiden yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Hal tersebut diutarakan Jokowi saat melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan komisi III di Istana Merdeka, Senin (23/9).
"Di rapat itu, Pak presiden Jokowi secara khusus menyebut pasal penghinaan terhadap presiden," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Baca Juga: Bukan, Bukan Parlemen, Nasib RUU KUHP ada di Tangan Jokowi
Baca Juga: 5 Tahun Menjabat, Tak Sekalipun Jokowi Pernah Ikut Sidang Umum PBB, Kenapa?
Sambungnya, "Beliau mengatakan, 'saya (Jokowi) sendiri tidak merasa perlu ada pasal itu'," ucapnya.
Diketahui, dalam pasal penghinaan presiden tercantum dalam Pasal 218 yang berbunyi, "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV".
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
