Ricky Rachmadi: Golkar Siap Kawal Jokowi di Periode Kedua

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Ekokraf, Ricky Rachmadi, menegaskan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di sejumlah media untuk berada di garda depan guna menangkal adanya upaya yang dapat menurunkan Presiden Jokowi sebelum terjadi pelantikan. Airlangga juga menyebutkan partainya akan terus aktif mendukung program-program pemerintahan Jokowi hingga periode kedua ke depan.

Menurut Ketua DPP Golkar Bidang Ekokraf, Ricky Rachmadi, pernyataan Airlangga tersebut tergolong wajar dan mencerminkan kewajiban moral maupun politik Partai Golkar baik selaku partai koalisi pengusung atau kekuatan yang berada di lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Partai Golkar siap mengawal pemerintahan Jokowi untuk periode kedua ini, dan akan dilakukan berdasarkan semangat politik yang optimal sekaligus konstitusional," ujar Ricky di Jakarta, Senin (30/9/2019).

Baca Juga: Andre Rosiade soal Ketua MPR: Suara Gerindra Lebih Banyak dari Golkar

Baca Juga: Pelantikan Jokowi Tetap 20 Oktober, Banyak Demo Enggak Mempan?

Lanjutnya, ia mengaku, sikap yang dicetuskan Airlangga itu merupakan sikap partai secara utuh dan menyeluruh dalam memberikan komitmen dukungan bagi jalannya pemerintahan Jokowi terutama untuk terselenggaranya periode kedua mendatang ini. Dikatakan pula, dibutuhkan soliditas internal di tubuh partai beringin untuk tetap berada dalam semangat kebersamaan dengan Presiden Jokowi.

"Jadi, inilah sikap Golkar yang jujur dan tak akan menyimpang dari tanggungjawab politik ataupun moral terhadap Jokowi," jelasnya.

Tambahnya, Partai Golkar sejauh ini juga tidak pernah melakukan penyimpangan dari komitmen memberikan dukungan untuk Jokowi. Pasalnya, terdapat kesamaan dalam menegakkan visi terkait pemerintahan yang bermartabat sekaligus dalam membangun penguatan masyarakat sipil.

"Dalam kaitan yang luas, Partai Golkar dan Presiden Jokow kerap berkhidmat untuk memberi tempat yang besar terhadap kekuatan parpol yang berada di legislatif, khususnya dalam penyelenggaraan menciptakan potensi kontrol antara legislatif dengan eksekutif," tukasnya.