Pak Jokowi, Kalau Tiga Kementerian Ini Tak Diisi Politikus, Indonesia Maju!

Setelah dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin harus menyiapkan orang-orang berkualitas yang akan masuk ke dalam kabinet Koalisi Indonesia Kerja Jilid II.

Namun, ada tiga bidang kementerian yang harus diingat oleh Jokowi agar tak menempatkan politikus di jabatan tersebut.

Pengamat Politik Hendri Satrio menjelaskan ketiganya itu adalah yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan. Lalu, hukum dan ekonomi. Sebab, menurutnya, ketiga posisi itu itu harus diisi oleh kalangan professional yang bukan berasal dari partai politik. Sehingga nantinya dalam mengeluarkan kebijakan tak memiliki keterikatan apapun.

Baca Juga: Selamat! Pak Jokowi Jadi Muslim Paling Berpengaruh ke-13 di Dunia!

“Tiga bidang itu adalah pertahanan dan keamanan, hukum dan ekonomi,” kata Hendri, Minggu (6/10/2019).

Ia meyakini bila Jokowi mengikuti arahan yang dirinya usulkan itu maka hingga akhir periode nanti di 2024, maka mantan Wali Kota Solo itu akan meninggalkan jejak yang baik sebagai seorang Kepala Negara.

“Kalau tiga bidang ini dijabat oleh profesional, maka negara insyaAllah akan lebih baik,” kata dia.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago meminta kepada Jokowi agar menempatkan orang-orang yang profesionalitas dalam memilih pembantunya.

Baca Juga: Misteri Usulan Pelantikan Presiden Maju Sehari

Ia berharap mantan Gubernur DKI Jakarta itu memenuhi janjinya berupa komposis menteri, yaitu 55% berasal dari professional dan sisanya politikus.

“Diharapkan Pak Jokowi merekrtut yang ahli di bidangnya dan beliau harus mengutamakan kabinet ahli sesuai dengan janji 55-45. Dengan demikian beliau harus mampu menunjuk orang-orang yang benar ahli karena tantangan Pak Jokowi ke depan agak berat,” ujarnya.