Dianggap Mewakili Milenial, Rini Diminta Tunjuk Yossy Jadi Nahkoda BTN

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didesak untuk segera menetapkan Yossi Istanto sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara (Dirut BTN).

Hal itu menyusul kisruh di Bank BTN sejak pergantian Maryono sebagai Dirut Bank BTN oleh Suprajarto belum juga berakhir. Yang mana, Suprajarto akhirnya memilih menolak untuk ditempatkan di Bank BTN dan menyatakan mundur dari posisi Dirut Bank BTN. Akhirnya Posisi Dirut Bank BTN pun sekarang dijabat oleh Dirut Plt Bank BTN.

Baca Juga: Saham Mantan BUMN Ini Melejit Karena Jokowi Lakukan Ini

Koordinator Asosiasi Pemegang Saham Minoritas Bank BTN di Bursa Saham Indonesia, Surahman menilai keputusan Meneg BUMN dalam penempatan Dirut Bank BTN bisa saja menyebabkan penurunan kepercayaan para pemegang saham minoritas di bank plat merah itu.

Apalagi lanjut Surahman, semasa dipimpin Maryono, Bank BTN kinerjanya sangat buruk. Hal ini terlihat dengan tingginya NPL dan banyak kredit macet yang diduga disengaja akibat disalurkan hanya untuk menguras dana bank BTN.

"Akibatnya banyak kasus Kredit Bank BTN yang disidik oleh Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung yang berpotensi tindak Pidana korupsi. Dan ini membuat Yossi Istanto sebagai Ditektur Bank BTN harus kerja keras menangani kasus kredit macet tersebut," ujarnya, Senin (14/10/2019) di Jakarta.

Pada tanggal 18 Oktober 2019, atau tepatnya dua hari jelang pelantikan Presiden Jokowi, Kementrian BUMN akan melaksanakan RUPS LB. Menurutnya, kegiatan itu terlalu dipaksakan dan hanya merupakan bentuk arogansi dari Menteri Negara BUMN.

"Dan jika ini tetap diadakan, diduga kuat karena hanya berdasarkan memiliki kedekatan khusus dengan Maryono untuk melindungi kepentingannya di Bank BTN," jelas Surahman.

Surahaman juga mengecam Meneg BUMN yang mewakili kepentingan pemegang saham mayoritas atas tindakannya yang terlalu banyak bermain dalam kepentingan politik di BUMN, khususnya dalam pengelolaan Bank BTN yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

"Kami dari pemegang saham minoritas, dalam pelaksanaan RUPS selama ini hanya menjadi assesoris belaka dan hanya menjadi stempel dari kepentingan pemegang saham mayoritas," tukasnya.

Baca Juga: OJK Watch Ungkit Lagi Kasus Pembobolan BTN, Katanya...

Sehingga kata dia, suara pemegang saham minoritas selama ini tidak mempunyai peran sama sekali dalam pelaksanaan RUPS BTN. "Bahkan dalam menyampaikan pertanyaan dan kritikpun kami dibungkam sehingga kami harus menanggung resiko apabila Bank BTN menjadi salah urus seperti sekarang ini dimana NPLnya melonjak tinggi jelas,"