Hadapi Konflik di Laut China Selatan, Malaysia Wajib. . .

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyebutkan negaranya harus meningkatkan kemampuan Angkatan Laut (AL) untuk bersiap menghadapi kemungkinan konflik di Laut China Selatan. Selain itu, Malaysia juga terus mendorong non-militerisasi wilayah perairan tersebut. 

Ketegangan kedua negara meningkat dalam beberapa pekan terakhir, terutama setelah kapal destroyer AL Amerika Serikat (AS) berlayar dekat kepulauan yang diklaim China bulan lalu. China menilai aksi itu sebagai tantangan. Adapun AS menilainya sebagai latihan kebebasan navigasi. 

Menlu Saifuddin menuturkan, Malaysia dapat mengajukan nota protes jika China melanggar wilayahnya tapi Kuala Lumpur kekurangan aset AL dan penegak maritim sehingga Malaysia tak diuntungkan jika terjadi konflik. Ia beranggapan, aset AL Malaysia akan kesulitan menandingi Penjaga Pantai China yang hampir 24 jam hadir di sekitar South Luconia Shoals di sebelah timur Sarawak, Malaysia. 

Baca Juga: Pria Lansia di Malaysia Cabuli Bocah Lima Tahun, Terancam Hukuman. . .

"Kapal-kapal Angkatan Laut kami di bawah AL Kerajaan Malaysia lebih kecil dibandingkan kapal-kapal Penjaga Pantai dari China," terang Saifuddin saat sesi tanya jawab di parlemen Malaysia, dilansir Reuters. 

Dia menambahkan, "Kita tidak ingin (konflik) terjadi, tapi aset kita perlu ditingkatkan sehingga dapat mengelola perairan kita lebih baik jika terjadi konflik antara kekuatan-kekuatan besar di Laut China Selatan." 

China menilai sebagian besar Laut China Selatan yang menjadi jalur pelayaran komersial senilai USD3,4 triliun per tahun. Walau begitu, klaim China itu bersinggungan dengan klaim wilayah oleh Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei dan Taiwan. 

Beijing menuding AS meningkatkan ketegangan dengan mengirim banyak kapal perang dan pesawat tempur mendekati kepulauan yang diklaim China. Malaysia saat ini tak terlalu kritis dalam isu itu usai China mengucurkan dana miliaran dolar untuk berbagai proyek infrastruktur dalam inisiatif Jalur Sutra Baru.