Raja Malaysia Murka soal Tahanan Rumah Najib Razak, Pemerintahan Anwar Ibrahim Tertekan

Polemik pemindahan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dari penjara ke tahanan rumah semakin memanas.

Persoalan tersebut kini memicu ketegangan antara pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Iskandar.

Hingga kini, kepastian mengenai pemindahan Najib ke tahanan rumah masih menggantung. Padahal, mantan PM Malaysia itu telah memperoleh pengampunan bersyarat dari kerajaan yang memungkinkan dirinya menjalani sisa hukuman di kediaman pribadi.

Persoalan bermula ketika Sultan Ibrahim memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib pada September lalu.

Keputusan tersebut membuka peluang bagi Najib untuk menjalani sisa hukuman dalam kasus korupsi SRC International melalui tahanan rumah.

Namun, rencana pemindahan tersebut mendadak terhenti pada Jumat (6/11). Kantor Kejaksaan Agung Malaysia (AGC) turun tangan setelah muncul persoalan hukum terkait pelaksanaan perintah pengampunan tersebut.

Intervensi itu terjadi tidak lama setelah pengadilan memberikan izin kepada Najib untuk keluar dari penjara.

Ia sebelumnya telah menjalani empat tahun dari total enam tahun hukuman dalam kasus SRC International.

Situasi tersebut memicu reaksi keras dari Sultan Ibrahim. Pada Sabtu (7/11), pihak istana mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa keputusan pengampunan terhadap Najib tidak boleh dipersoalkan.

Istana menyebut perintah pengampunan bersyarat tersebut telah disampaikan secara jelas dan tidak memiliki ruang untuk ditafsirkan secara berbeda.

"Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perintah pengampunan bersyarat tersebut, setiap argumen yang mempertanyakan keputusan itu sama saja dengan mengarah pada tindakan menentang titah Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong," demikian pernyataan pihak istana seperti dikutip The Straits Times.

Istana juga menegaskan bahwa pelaksanaan keputusan tersebut tidak boleh dibiarkan terjebak dalam ketidakpastian berkepanjangan.

Pernyataan keras kerajaan itu sekaligus memperlihatkan besarnya persoalan yang muncul terkait kewenangan konstitusional raja dalam memberikan pengampunan serta peran lembaga peradilan dalam menafsirkan keputusan hukum.

Tekanan terhadap pemerintahan Anwar Ibrahim semakin meningkat setelah UMNO ikut angkat bicara.

Partai yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan tersebut mendesak agar keputusan Dewan Pengampunan yang memberikan hak tahanan rumah kepada Najib segera dilaksanakan.

Desakan itu disampaikan setelah Sultan Ibrahim mengeluarkan pernyataan tegas mengenai persoalan tersebut.

Baca Juga: Malaysia Tanggung 53% Harga BBM, RON 95 Subsidi Dipatok Rp8.871 per Liter

Di sisi lain, AGC membantah bahwa pihaknya bermaksud menentang keputusan raja. Kejaksaan Agung menyatakan masih membutuhkan kepastian hukum mengenai status hukuman Najib, khususnya terkait pembayaran denda RM50 juta atau hampir Rp300 miliar dalam kasus SRC International.

Persoalan yang diperdebatkan adalah apakah penyelesaian kewajiban denda tersebut turut mengakhiri masa hukuman Najib dalam perkara SRC International.

Jika hukuman tersebut dianggap telah selesai, Najib secara otomatis akan mulai menjalani hukuman dalam perkara terpisah, yakni kasus pencucian uang dan korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Dalam kasus 1MDB, Najib dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Pengadilan sebelumnya memutuskan bahwa hukuman tersebut mulai dijalankan setelah ia menyelesaikan masa hukuman dalam perkara SRC International.

Najib telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Namun, Pengadilan Tinggi menolak permohonannya untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman pada 14 Oktober.

Apabila hukuman SRC International masih berlaku, Najib berpeluang menjalani sisa masa tahanannya melalui tahanan rumah hingga Agustus 2028. Setelah itu, ia harus mulai menjalani hukuman 15 tahun dalam kasus 1MDB.

Najib sebenarnya dijadwalkan meninggalkan penjara pada Jumat (6/11). Rencana tersebut bahkan sudah memasuki tahap persiapan setelah UMNO melunasi seluruh denda yang menjadi persyaratan dalam pengampunan kerajaan.

Mantan perdana menteri itu sempat keluar dari penjara untuk menjalani pemeriksaan gigi. Pada saat bersamaan, persiapan pemindahannya menuju kediaman pribadi di Kuala Lumpur juga tengah dilakukan.

Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan setelah AGC meminta agar pelaksanaan tahanan rumah ditangguhkan sementara sampai persoalan hukum mengenai status hukumannya memperoleh kepastian.

Perkembangan ini membuat nasib Najib kembali menjadi sorotan sekaligus menempatkan pemerintahan Anwar Ibrahim dalam tekanan politik dan hukum yang semakin besar.