Jurus Pemberantasan Korupsi Ala PDIP

Sambungnya, , ketua, sekretaris, dan bendahara partai ditetapkan secara demokratis berdasarkan merit system (psikotest, rekam jejak kader, dan scoring), AD ART partai mewajibkan pimpinan partai melaporkan kekayaan kepada ketua umum partai, pimpinan partai, anggota legislatif dan eksekutif partai wajib memiliki NPWP. Selain itu, kepala daerah dari PDIP wajib mengedepankan transaksi non tunai, konsolidasi partai melalui Konfercab, Konferda, dan Kongres dengan biaya paling kompetitif dan efektif.

Selain itu, kata Hasto, PDIP juga menerapkan sanksi tegas. Bagi kader yang terkena OTT KPK langsung diberikan sanksi pemecatan seketika. Koruptor dipecat dan tidak bisa dicalonkan dalam jabatan strategis apapun.

Hasto menambahkan, partainya juga mendorong perubahan sistem pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup serta mengepankan merit system.

"Revisi UU KPK berlaku, kedepankan pencegahan dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu," tandasnya.