Wah Sinyal Jadi Oposisi Makin Kuat, Nasdem Bakal Bertemu PKS

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memberi sinyal kalau NasDem siap menjadi oposisi pemerintah. Kabar itu ditanggapi oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman.

"NasDem akan berkunjung ke kantor DPP PKS Rabu pekan depan. Surya Paloh mengatakan akan datang membawa sepuluh orang," ujar Sohibul di kediaman Prabowo Subianto Jalan Kertanegara nomor IV Jakarta, Selasa.

Sohibul menyatakan bahwa Paloh mengatakan rencana kunjungannya sewaktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden beberapa hari lalu.

Baca Juga: Jokowi Diminta Waspada Manuver Nasdem dan Riza Chalid

"Saya kebetulan duduk di samping Pak Surya Paloh. Dia menyampaikan kepada saya kalau dia menghormati apa yang menjadi pilihan politik PKS. Beliau menyatakan ingin membangun silaturahim," ujar Sohibul Iman.

Ia menambahkan kalau PKS konsisten akan berada di luar pemerintahan. Sebab, ia ingin menjaga marwah demokrasi di Indonesia.

"Demokrasi itu kan harus ada 'checks and balances'. Jadi kalau teman-teman ingin berada di dalam pemerintahan, biarlah PKS berada di luar pemerintahan. Enggak apa-apa," ujar dia.

Soal rencana Surya Paloh, Sohibul menyambut baik niat tersebut. Meski, Sohibul sudah tahu kalau NasDem akan tetap berada di koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Sohibul mengetahuinya sebab ia sempat bertanya dengan Paloh, apakah NasDem mau menemani PKS sebagai oposisi.

Paloh, kata Sohibul, menjawab kalau NasDem akan bersama-sama dengan PKS mengkritisi pemerintah.

Sohibul bertanya lagi, apa Paloh ingin NasDem keluar dari koalisi pendukung Jokowi. Paloh menjawab kalau dia tidak ingin NasDem keluar. Namun, ia ingin NasDem tetap bersikap kritis meski berada di dalam koalisi pemerintah Jokowi. Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan NasDem siap menjadi partai yang berada di lingkaran oposisi dalam lima tahun ke depan.

"Kalau tidak ada yang mau jadi oposisi, Nasdem saja jadi oposisi," kata Paloh di Gedung MPR/DPR/DPD Senayan Jakarta, Minggu.

Menurut Paloh, ia harus menjaga sistem checks and balances. Ia khawatir jika tidak ada partai yang beroposisi maka negara akan berubah menjadi otoriter atau monarki.