Dear Nadiem Makarim, Ini Tumpukan PR Pendidikan Tanah Air yang Perlu Diperbaiki

Masalah terbesar pendidikan Indonesia bukan hanya terletak di rendahnya pengeluaran publik, defisit sumber daya manusia, struktur insentif yang menyimpang, ataupun manajemen yang buruk. Ada pula masalah politik dan kekuasaan, menurut laporan Institut Lowy.

Untuk itu, pemerintah berupaya mengubahnya dengan mengalokasikan 20% APBN ke sektor pendidikan demi mengubah sistem pendidikan yang kompetitif secara global pada 2025. Melihat hal itu, Pendiri Kinesys Group, Yansen Kamto menilai, ini waktu yang tepat bagi Mendikbud baru, Nadiem Makarim untuk mentransformasi kementerian dan sistem pendidikan.

“Di era digital ini, kami bersaing dengan semua orang secara global. Karena itu, kita membutuhkan sumber daya manusia yang siap bersaing,” katanya, dikutip dari KrAsia, Jumat (25/10/2019).

Baca Juga: Berat Hati Tinggalkan Go-Jek, Nadiem Makarim Bongkar Alasannya Jadi Mendikbud

Baca Juga: Jadi Menteri Pendidikan, Nadiem: Tanpa Merubah Generasi Berikutnya Indonesia Tak Akan Maju

Kepala Ekonom BCA, David Sumual berpandangan serupa. Ia percaya, sosok dengan pikiran segar dan ambisi menghancurkan status quo, diperlukan untuk mengubah pendidikan di Indonesia.

“Mengubah sistem pendidikan dan SDM jadi salah satu prioritas Jokowi dalam periode keduanya, karena kurikulum di Indonesia saat ini tak sesuai dengan kebutuhan industri,” katanya.

Dengan latar belakang bisnis teknologi, Nadiem diharap bisa menyumbangkan pemikiran untuk membangun sistem pendidikan yang mampu memajukan ekonomi digital. Contohnya, di beberapa negara Asia, seperti Singapura dan Jepang, siswa mendapatkan pelatihan pengodean dasar sebagai dasar pemikiran komputasi.

Hambatan yang Harus Nadiem Hadapi

Analis Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF), Bima Yudhistira mengatakan, meskipun terdengar menjanjikan, nyatanya membawa inovasi besar ke dalam sistem pendidikan akan rumit karena birokrasi yang rumit.

“Kementerian Pendidikan telah dikenal dengan birokrasinya yang rumit. Pengambilan keputusan dan pelaksanaannya harus melibatkan kantor pendidikan regional seluruh negeri,” kata Bhima, lalu menambahkan, “Apakah Nadiem memiliki pengalaman berurusan dengan birokrasi semacam ini? Saya tidak yakin.”

Menurut Bhima, keterampilan birokrasi yang baik juga dibutuhkan untuk melengkapi keterampilan pengembangan teknologi dan digital. Nadiem bukan satu-satunya orang di luar pendidikan yang diangkat menjadi Mendikbud, dulu Anies Baswedan juga ada di posisi serupa.

“Anies menawarkan banyak ide bagus, tapi sulit diimplementasikan karena ada masalah di kantor, berujung pada perubahan yang lambat. Sementara, dalam startup digital, pengembangan harus dilakukan dengan cepat sehingga birokrasi dan politik jadi tantangan besar bagi Nadiem,” jelasnya lagi.

Meski begitu, penunjukan Nadiem dapat membuka jalan bagi sektor pendidikan untuk mengadopsi inovasi teknologi dan berkolaborasi dengan startup teknologi pendidikan seperti Ruangguru.