Pekerja tanpa alat pelindung diri (APD) menyelesaikan kerangka atap sebuah pabrik di Kawasan Industri Wijayakusuma, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/7/2019). Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia dalam dua tahun terakhir yang dilaporkan tercatat meningkat yakni 123.041 kasus pada 2017 menjadi 173.105 kasus pada 2018, salah satu penyebabnya yaitu karena masih rendahnya kesadaran pengusaha dan karyawan akan pentingnya penerapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). | Kredit Foto: Antara/Aji Styawan
Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengapresiasi keinginan Presiden Joko Widodo untuk mendorong peran swasta lebih luas dalam proyek-proyek infrastruktur nasional.
Baca Juga: Jokowi Kasih Restu: Proyek Infrastruktur Swasta Boleh Ikut Main
"Saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat, bagaimana mendorong keterlibatan pihak swasta lebih besar dan lebih banyak lagi porsinya," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa di Jakarta, Rabu.
Dengan demikian, menurut Erwin, pihak swasta perlu diperkuat melalui cara-cara yakni relaksasi baik pembiayaan, kemampuan teknis dan kriteria-kriteria yang mungkin dianggap sulit dipenuhi oleh swasta.
Selain itu, penguatan swasta juga perlu dilakukan melalui cara relaksasi pembiayaan, mengingat swasta tidak mungkin bisa bersaing dengan BUMN dalam aspek pembiayaan, sehingga perlu relaksasi dalam aspek ini.
"Perlu ada keberpihakan, jadi betul-betul pemerintah memberikan keberpihakannya kepada swasta," kata Erwin.
Lebih penting lagi, lanjutnya, adalah dari sisi penyiapan kerjas tersebut harus betul-betul rapi dalam penyusunan dokumennya, hal-hal apa saja yang dijamin, kemudian nilai pengembaliannya dan sebagainya.
"Pihak swasta perlu mendapatkan kepastian-kepastian itu," pungkas keponakan JK tersebut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
