Kritik Buat Anies: Trotoar Dibenahi Tiap Tahun Tapi Tak Terkonsep

Postur anggaran penataan trotoar dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020 dinilai belum pro terhadap rakyat.

Baca Juga: PSI sebut APBD DKI 2020 Bakal Defisit, Kuping Anies Makin Panas?

Hal tersebut, kata anggota komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike di Jakarta, Kamis, karena penataan trotoar itu terus dilakukan setiap tahun tanpa ada konsep penataan secara menyeluruh, yang terlihat dalam pembahasan KUA-PPAS belakangan ini, banyak kegiatan anggaran yang belum terkoordinasi dengan baik antara masing-masing perangkat daerah.

"Seperti penataan trotoar yang di dalamnya terdapat saluran air, utilitas, penghijauan dan parkir. Termasuk untuk Pedagang Kaki Lima (PKL)," kata Yuke.

Yuke menyebutkan bahwa dalam pemaparan kajian penataan trotoar yang dilakukan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Harri Nugroho pada Senin (11/11) lalu dalam pembahasan KUA-PPAS, belum terlihat adanya kordinasi antar pemilik utilitas.

Untuk utilitas dan saluran air, kata Yuke, Dinas Bina Marga sudah menyediakan lubang perbaikan utilisas (manhole) dan menjamin tidak akan ada bongkar pasang di trotoar yang sudah ditata lagi nantinya, padahal banyak pemilik utilitas belum bekerjasama menggunakan utilitas yang disediakan Pemprov, karena memang masih dalam tahap "forum group discusion" dan perencanaan nota kesepahaman (MoU), termasuk rencana revisi peraturan daerah (perda) utilitas.

"Hal ini idealnya dibereskan semuanya dulu sehingga begitu selesai penataan trotoar dan jalan, aturan mainnya untuk hal-hal yang terintegrasi bisa langsung berjalan," kata Yuke.