Keamanan WNI di Luar Negeri Jadi Prioritas, Kemenlu Gandeng Pemda

Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) merupakan amanat konstitusi yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak periode pertama pemerintahannya. Hal itu diterjemahkan melalui Nawa Cita Pertama, yakni menghadirkan kembali negara dalam perlindungan warganya.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bahwa isu perlindungan WNI terus dan akan selalu menjadi prioritas pemerintah. Namun, untuk melakukan hal itu, Kemlu tidak bisa sendirian.

"Kementerian Luar Negeri tentu tidak dapat sendirian menyelesaikan permasalahan tersebut. Perlu kerja sama erat dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam negeri, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda)," kata Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu, Andri Hadi, dalam pidatonya saat membuka Bimbingan Teknis Penanganan Permasalahan WNI di Luar Negeri untuk Pemangku Kepentingan di Daerah Se-Kalimantan, Balikpapan, Senin (18/11/2019).

Baca Juga: Australia Dilanda Kebakaran Hebat, Kemenlu: WNI Tingkatkan Waspada

Menurut Hadi, secara khusus UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menekankan pentingnya penguatan peran Pemerintah Daerah dalam tahapan baik sebelum, selama, maupun sesudah penempatan.

"Untuk itu, terdapat urgensi kuat bagi Kementerian Luar Negeri untuk menjalin kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah. Melalui kerja sama tersebut diharapkan koordinasi penanganan kasus WNI dapat dilakukan lebih cepat, tepat dan akurat," kata Hadi.

Hadi mengatakan perlindungan WNI di luar negeri perlu ditangani secara komprehensif, sejak dari hulu hingga hilir. Perlindungan WNI tidak hanya terbatas menyelesaikan kasus semata, namun juga melakukan langkah pencegahan.

"Ketika berbicara upaya-upaya pencegahan tersebut, Demerintah Daerah memainkan peran yang sangat krusial," ujarnya.