Usulan Hapus UN, Muhammadiyah: Jangan Terkesan Ganti Menteri Ganti Kebijakan

Muhammadiyah merespons mengenai wacana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berencana menghapus ujian nasional (UN).

"Soal kebijakan-kebijakan pendidikan itu perlu seksama, mau meninjau atau tidak itu saya yakin hasil dari kajian bersama," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir, di kantornya di Menteng Jakarta Pusat, Rabu malam, 4 Desember 2019.

Haedar berharap agar ada kontinuitas karena pendidikan adalah hal yang menyangkut membangun karakter kemudian mencerdaskan akal budi, sekaligus juga tentu membangun keahlian.

Baca Juga: Kritik Pidato Mendikbud Milenial, Fahri 'Cubit' Fadli Zon

"Tentunya niatnya baik untuk menyempurnakan sistem tapi kami harapkan bahwa soal ujian nasional, kemudian soal ujian sekolah bersandtar nasional dan macam macam kami harapkan dikaji seksama," ujarnya.

Haedar meyakini bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim akan meminta masukan-masukan dari berbagai pihak untuk agar sistem itu semakin lama semakin bagus.

"Supaya tidak ada kesan bahwa ganti menteri ganti kebijakan, nah Disitu lah saya pikir kita perlu mengkaji secara komprehensif," ujarnya.

Muhammadiyah lanjut dia akan memberikan masukan soal pendidikan kepada pemerintah.

"Muhammadiyah tadi sudah mulai menyusun formula sama Majelis Pendidikan Dasar dan Majelis Pendidikan Tinggi nanti kita sampaikan langsung ke pak Menteri," lanjut Haedar.