Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat teguran keras dari Front Pembela Islam (FPI). Penyebabnya ada dua. Pertama karena Anies mengizinkan penyelenggaraan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) yang digelar di Kemayoran dan juga penghargaan kepada diskotek Colosseum.
Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengatakan, harusnya Anies tidak mengeluarkan kebijakan yang dianggapnya maksiat friendly.
"FPI memprotes keras atas berbagai kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang sangat memberikan peluang, memfasilitasi berbagai kemaksiatan dan pesta pora serta hura-hura semata," ujar Munarman dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (16/12/2019).
Baca Juga: Wih, Gubernur Anies Beri Penghargaan ke Diskotek Ini
Munarman menjelaskan, kepemimpinan Anies tidak mampu mengubah secara fundamental dari maksiat friendly ke pembangunan manusia yang beriman dan bertakwa.
"Kami sarankan sebaiknya Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI saat ini melakukan review menyeluruh terharap berbagai kebijakan yang sangat potensial membuka celah dan peluang segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan dengan konsultasi kepada alim ulama," ucap Munarman.
FPI, lanjut dia, mengusulkan ke Anies untuk menciptakan wisata yang halal, religi, budaya dan sejarah yang sangat tersedia potesialnya di Jakarta.
Baca Juga: Gak Perlu Habiskan Energi dan Waktu Buat FPI! Ngapain?
Dia menambahkan, Anies harusnya mencabut izin tempat hiburan dan kegiatan hiburan yang fasilitasi kemaksiatan.
"Menghentikan pemberian penghargaan kepada tempat hiburan seperti diskotek dan sejenisnya, uang tidak ada manfaat sama sekali dalam pencapaian indeks yang beriman dan bertaqwa," ucap Munarman.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
