Menlu Retno Tepis Isu Indonesia Diam terhadap Kasus Uighur, Dia Akui...

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi, membantah pemerintah Indonesia tak berbuat apa-apa terkait Uighur di Cina. Dia mengaku telah menyampaikan soal pentingnya menghormati kebebasan beragama kepada pemerintah negeri Tirai Bambu itu.  

"Kalau dikatakan, kita tidak melakukan sesuatu, itu tidak benar. Cek rekam jejak digital apa yang pernah kita sampaikan ke pemerintah Cina," ujar Retno di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019).

Baca Juga: Wakil Uighur: China Ingin Hilangkan Bangsa Kami

Menurut Rini, pandangan pemerintah Indonesia terkait Uighur sudah disampaikan kepada pemerintah Cina melalui menteri luar negeri Cina. Rini menjelaskan, salah satu hal yang disampaikan kepada Menlu Cina ialah terkait pentingnya terus menghormati kebebasan dalam beragama.  

"Kita juga meminta informasi apa yang terjadi dan dengan Menlu RRT (Republik Rakyat Tiongkok) kita cukup panjang berdiskusi mengenai masalah situasi. Prinsipnya adalah, kita menyampaikan antara lain pentingnya untuk terus menghormati kebebasan beragama," tutur Rini.  

Di samping itu, Kemenlu Cina mengatakan kepada negara-negara Islam, semua Muslim di Xinjiang dalam keadaan baik. Hal tersebut merupakan upaya terbaru Kemenlu China menangkis tuntutan komunitas internasional dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Mereka menuntut Cina memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai minoritas di Xinjiang. Wilayah tersebut menurut Beijing berada di garis depan perjuangannya melawan terorisme.

Baca Juga: Bela Muslim Uighur, Ketua PA 212 Ajak Umat Boikot Produk China

Dilansir di Hindustan Times, Kamis (26/12), dengan dihadapkan pada tekanan internasional atas dugaan penganiayaan terhadap Muslim Uighur, Cina mengatakan agar tidak percaya pada narasi Barat mengenai kamp-kamp penahanan dan penindasan agama di Xinjiang. Narasi tersebut mengatakan terdapat kebijakan anti-terorisme di provinsi tersebut.

"Hak-hak agama mereka (Muslim) sepenuhnya dilindungi. Upaya anti-ekstremisme dan antiterorisme kami tidak bertentangan dengan agama atau kelompok etnis tertentu," kata Wakil Direktur Departemen Publisitas Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) Xu Guixiang.