Kiprah Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, kian jadi sorotan publik. Meski belum lama memangku jabatan tersebut, Pria berusia 49 tahun ini sudah melancarkan sejumlah gebrakan.
Belum genap tiga bulan memangku jabatan Menteri BUMN, Erick sudah mengambil banyak keputusan besar. Ibarat seorang petinju, Erick yang menggantikan Rini Soemarno ini telah melancarkan pukulan telak untuk perbaikan BUMN.
Dia diketahui resmi ditunjuk Presiden sebagai Menteri BUMN pada 23 Oktober 2019. Hingga saat ini, sudah banyak gebrakan yang dilakukan Erick Thohir.
Berikut, sembilan pukulan telak Erick Thohir untuk perbaiki BUMN :
1. Sapu bersih dan pangkas eselon I Kementerian di era Rini Soemarno
Sebanyak tujuh pejabat eselon I Kementerian BUMN di era Rini Soemarno dirotasi menjadi petinggi di sejumlah perusahaan BUMN. Erick menempatkan mereka menjadi petinggi di BUMN setingkat Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.
Tak hanya itu, Erick akan memangkas jabatan eselon I itu menjadi hanya tiga deputi saja. Ia mengatakan, evaluasi para eselon I sesuai dengan arahan Presiden untuk mempercepat gerak pemerintah dalam membangun bangsa. "Efisiensi birokrasi sudah saatnya dilakukan," kata dia.
Pemangkasan eselon I ini juga diiringi dengan adanya dua posisi Wakil Menteri BUMN yang membantu Erick dalam menjalankan tugasnya. Dia adalah Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Menteri BUMN I dan Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wakil Menteri BUMN II.
Baca Juga: Orang BUMN: Perusahaan Erick Bukan Kaleng-Kaleng, Buktinya Jiwasraya Raup Cuan 18%
2. Ubah konsep super holding BUMN
Gebrakan Erick selanjutnya adalah mengubah konsep super Holding BUMN yang digaungkan Menteri BUMN sebelumnya. Ke depan, Erick menuturkan, Kementerian BUMN hanya perlu melaksanakan sampai pada subholdingatau mengelompokkan BUMN sesuai dengan fokus masing-masing kegiatan usahanya.
Erick mengatakan, rencana itu dilandasi dengan banyaknya BUMN yang overlaping ke berbagai sektor usaha. Dia mencontohkan, semua BUMN saat ini, bahkan sudah mempunyai bisnis hotel. "Ini kenapa, kita harus konsolidasi semua sesuai dengan core bisnis-nya," ujar dia.
3. Pecat Dirut Garuda
Erick memecat Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara dan jajarannya yang terlibat. Pemecatan ini dilandasi kasus selundupan barang mewah berupa motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.
Operasional Garuda Indonesia kini dijalankan oleh para pelaksana tugas direksi. Fuad Rizal ditunjuk menjadi Plt Direktur Utama Garuda Indonesia sampai RUPS yang akan digelar pada 22 Januari 2020.
Jajaran komisaris Garuda Indonesia pun bepotensi dirombak oleh Erick Thohir pada RUPS nanti. Sebab, kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton itu seharusnya diawasi oleh dewan komisaris.
4. Komisaris BUMN tak bisa cuma terima gaji
Di masa kepemimpinan Erick ini ditegaskan, Komisaris BUMN tak bisa hanya sebatas menerima gaji. Melainkan harus bisa memastikan pengawasan direksi supaya kinerja BUMN bisa terjaga dengan baik.
Menurut Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, selama ini komisaris di BUMN tidak optimal memberikan laporan kepada Kementerian. Selama ini justru interaksi Kementerian lebih banyak kepada direksi ketimbang komisaris.
"Ke depan itu tetap ada, tetapi akan lebih banyak ke komisaris, karena kementerian tidak day to day awasi yang itu, harusnya komisaris, karena itu bidangnya dia," tutur Arya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 21 November 2019.
5. Janji Selesaikan Kasus Jiwasraya
Erick berjanji menyelesaikan persoalan BUMN di bidang asuransi, PT Asuransi Jiwasraya yang sudah tak mampu membayar klaim polis hingga belasan triliun rupiah. Hal itu disampaikan Erick di hadapan Presiden Joko Widodo di sela acara kunjungan kerja ke lokasi Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.
Terakhir, Pemerintah telah memutuskan untuk melebur Jiwasraya sebagai Holding BUMN Asuransi. Hal ini sudah disetujui Presiden Jokowi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajar Sulaiman
Tag Terkait: