Budaya K3 Mampu Tekan Angka Kecelekaan Kerja

Dikatakan pula, nenumbuhkan budaya K3 (safety culture) menjadi penting untuk diperhatikan guna meminimalkan risiko cedera dan terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan tindakan/perilaku berbahaya yang saat ini masih menjadi mendominasi. 

"Mari kita mengajak da mengkampanyekan bersama untuk berperilaku selamat, karena orang lain dan masyarakat disekitar kita juga membutuhkan keselamatan," pungkas Edi.

Terkait Peringatan Bulan K3 Nasional tahun 2020 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan,  bahwa pelaksanaan bulan K3 2020 diantaranya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma K3, menjamin perlindungan K3 pada setiap kegiatan industry dan meningkatkan penerapan K3 pada pola dan bentuk pekerjaan baru yang timbul akibat era ekonomi digitalisasi.  

“Dengan digelarnya berbagai kegiatan dalam rangka bulan K3 2020 akan mampu meningkatkan partisipasi semua pihak baik kalangan industri maupun masyarakat dalam upaya mewujudkan budaya K3 pada setiap kegiatan baik formal maupun informal sehingga pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing " ujar Himawan.

Dia menyebutkan pula, bahwa Peringatan bulan K3 2020 merupakan peringatan ke 50 tahun K3 Nasional sejak diterbitkannya Undang Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kegiatan itu juga diselenggarakan mengacu pada Kepmenaker RI Nomor 328 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2020.

Himawan meminta sejumlah perusahaan untuk meningkatkan penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi berbudaya K3 sehingga akan mampu meningkatkan produktivitas kerja.

Perlu diketahui, Peringati Bulan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim menggelar berbagai kegiatan untuk menumbuhkan budaya K3 (safety Culture) yang akan dilaksanakan sejak tanggal 12 Januari hingga 12 Pebruari 2020 nanti dan melibatkan instansi terkait seperti, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha/Perusahaan baik BUMN, BUMD dan swasta, Dewan K3 Provinsi, Asosiasi terkait, Lembaga K3, Lembaga Pendidikan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Masyarakat.