Natuna Memanas! Pak Prabowo Jangan Lembek, Dong!

Cara Pemerintah China yang mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna memantik air keruh dengan RI. Pemerintahan Jokowi pun diminta kompak bersuara tegas memprotes klaim China sebagai bentuk kedaulatan negara.

Juru Bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, mengatakan bahwa semua pejabat Pemerintah RI setidaknya bisa seperti sikap Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, Pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti China," kata Kholid, Sabtu, 4 Januari 2020.

Baca Juga: Ogah Perang Soal Natuna, Arief Poyuono: Prabowo Paham Banget Kekuatan Militer Kita!

Dia menilai positif respons cepat Menlu Retno yang mengirimkan nota protes ke China. Namun, Kholid heran dengan sikap lunak Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Menurutnya, dengan latar belakang militer, Prabowo seperti mengesankan enteng persoalan kedaulatan negara. 

"Kalau lembek, santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," tutur Kholid.

Baca Juga: Soal Natuna, Prabowo yang Dulu Bukanlah yang Sekarang: Pak, Kami Sangat Rindu. . . .

Kemudian, ia merujuk sikap politik luar negeri Indonesia mesti jelas. Hal ini mengacu hukum Internasional dalam The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta keputusan pengadilan arbitrase PBB. 

"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. China sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan upaya diplomasi jadi tahapan dengan China atas polemik Natuna. Bagi Prabowo, China adalah sahabat sehingga mesti diselesaikan dengan baik.

"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat. Kita cool (tenang) saja. Kita santai kok, ya," kata Prabowo, Jumat, 3 Januari 2020.