DKI Kucurkan Rp4 M untuk Beli Toa, Kata Gerindra: Ini Bukan Toa Biasa, Program Bagus Tuh!

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif mengatakan rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta yang membutuhkan dana senilai Rp4,073 miliar untuk menambah 6 alat Disaster Warning System (DWS) pada tahun 2020 adalah program bagus.

Ia pun menjelaskan bahwa pemasangan enam alat tersebut adalah program kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

"Programnya bagus itu, itukan kelanjutan tahun-tahun sebelumnya kan sudah dipasang, sama deh dengan tahun sebelumnya tahun 2019, 2018, ke depan 2020 6 stasiun itukan. Bagus menurut saya memang harus begitu, harus lebih cepat," katanya kepada wartawan, Jumat (16/1/2020).

Baca Juga: Gerindra DKI Ajak Gugat Jokowi, Istana Bereaksi!!

Baca Juga: DKI Mau Beli Toa Harganya Rp4 M, PDIP Usul: Mending Kentongan Murah

Lanjutnya, ia mengatakan pemasangan 6 DWS merupakan kebutuhan Jakarta. Menurut dia, pemasangan alat tersebut tak memboroskan kantong Pemprov DKI Jakarta.

"Kebutuhan (Jakarta) dong, itukan beberapa titik yang yang banjir, untuk memitigasi bencana, bagus dong. Uangnya menurut saya juga nggak boros-boros banget. Membangun stasiun 6 radio, coba tanya anak pegiat-pegiat bikin statisun berapa habisnya, lebih dari Rp500 juta, bisa diatas Rp1 miliar bikin radio itu," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bila ada penolakan dari pemasang 6 alat DWS, menurutnya hal aneh. Sebab, ia menyebut program pemasang alat tersebut telah dibahas dan disetujui oleh Komisi A DPRD DKI Jakarta.

"Penolakan bagaimana? Kan dia bahas dan menyetujui sendiri di dalam rapat komisi. Kecuali kalau tidak pernah dibahas. Ini aneh, sudah setuju ketok palu di komisi lalu baru ngeh kalu ada anggaran itu, kan aneh. Kok bicara seperti itu manakala belum dilakukan pembahasan, mungkin tepat, tapis sekarang apa relevansinya membicarakan yang sudah dibahas dan disetujui," tukasnya.

Selain itu, ia mengaku belum mengetahui kapan 6 alat DWS tersebut akan dipasang. Namun perkiraan dia alat tersebut paling cepat akan dipasang pada bulan Maret tahun ini.

"Ya kita nggak tahu (kapan dieksekusi), biasanya kita cek dulu dong ke BPBD nya, itu ada namanya SPS (Serapan Perkiraan Sendiri) di dalam masing-masing SKPD dan UKPD dia punya SPS tergambar bulan apa. Kalau saya sih mengatakan paling cepat bulan dua bisa Maret, bisa April, tergantung dia kemampuan input pada waktu turunnya DPA kan diminta bikin untuk SPS," jelasnya.