Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Hah?! Jokowi Restui PDIP Serang KPK Gegara Yasonna?

Hah?! Jokowi Restui PDIP Serang KPK Gegara Yasonna? Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kehadiran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam konferensi pers pembentukan tim hukum DPP PDIP menuai kritikan. Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean prihatin dengan kemunculan Yasonna Laoly.

Dalam foto yang beredar di banyak pemberitaan, Yasonna terlihat duduk berdampingan dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Sementara isi dari jumpa pers tersebut adalah mengumumkan adanya tim hukum PDIP melawan penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sangat kita sayangkan sebetulnya ikut sertanya Yasonna dalam konperensi pers pembentukan tim hukum oleh DPP PDIP, sementara Yasonna saat ini menjabat sebagai Menkumham," kata Ferdinand ketika dihubungi, Kamis (16/1/2020).

Baca Juga: Demokrat ke PDIP: Ingat, Era SBY Kalian Paling Keras Menolak Pencabutan Subsidi, Sekarang??

Menurut Ferdinand, kehadiran Yasonna dalam konferensi pers itu justru bisa berdampak tidak baik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi dalam kaitannya dalam pemberantasan korupsi.

"Kehadiran Yasonna dalam konferensi pers itu bisa diartikan bahwa seolah pemerintahan Pak Jokowi terlibat atau setidaknya memberi restu untuk melawan pemberantasan korupsi yamg dilakukan oleh KPK," ujar Ferdinand.

"Dampaknya bisa negatif kepada Pak Jokowi sebagai presiden yang selalu berjanji akan memperkuat KPK, sementara menteri hukumnya turut dalam sebuah aksi yang jelas berhadap-hadapan dengan KPK," tambahnya.

Baca Juga: Dikritik Sana-Sini, Yasonna Bela Diri: Saya Pakai Logo Partai

Menurut dia, Yasonna tidak mampu menjaga citra pemerintah yang seharusnya berpihak pada pemberantasan korupsi. Bukan, katanya, berpihak pada kelompok yang berhadap-hadapan dengan KPK.

"Justru semestinya Yasonna mengingatkan kawan-kawannya di PDIP, termasuk Hasto agar mendukung dan membantu langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK terkait suap kepada Komisioner KPU oleh kader PDIP," kata Ferdinand.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: