Mau Bersaing? Pelaku UKM Jatim Harus Terapkan SNI

Lebih lanjut ia mengungkapkan, Jatim sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah UKM yang sangat besar berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Jatim juga kerap kali mempromosikan komoditi UKM unggulannya seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan alas kaki. Dengan adanya standardisasi kata Bambang, adalah untuk melindungi masyarakat konsumen, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana mendukung iklim usaha yang kondusif dan peningkatan daya saing antar pelaku usaha. 

Tercatat awal tahun 2019 lalu  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim  sebesar Rp2.189,78 triliun. Menurut Bambang, potensi UKM yang ada saat ini dapat ditingkatkan lagi dengan standardisasi untuk dapat memperluas pasar dan mendapatkan kepercayaan konsumen. 

“Peran BSN adalah sebagai lembaga yang mendukung proses pembangunan di Indonesia baik dalam konteks pembangunan fisik, pengelolaan sumber daya alam yang efisien, serta pembangunan manusia Indonesia yang berdaya saing tinggi lewat standardisasi, ” ujar Bambang. 

Disinggung peran SETC dalam pelaku UKM ? Secara tegas Bambang menyatakan, lewat SETC, UKM sebagai pemegang peranan kunci dalam penciptaan lapangan kerja dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak agar dapat mendorong UKM memiliki daya saing tinggi, memperbesar pasar, hingga upaya mengantongi sertifikasi seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan izin Produksi Industri Rumah Tangga (P-IRT).

“Pertemuan di SETC diharapkan bisa menjadi langkah maju buat UKM. Apalagi dalam era industri 4.0 ini, standardisasi memainkan peran penting dalam mendukung perdagangan antar negara. Tidak hanya bagi perusahaan besar saja, para pelaku UKM pun dapat mewarnai kegiatan ekspor, termasuk UKM dari Jatim,” tutup Bambang.