Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (22/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara (berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta). ANTARA FOTO/foc. | Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DKI Jakarta Tubgus Ahmad ikut menyoroti proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas).
Ia menilai revitalisasi Monas sebagai bentuk Pemprov DKI yang abai terhadap kondisi lingkungan hidup di kotanya. Bahkan, menurut dia, revitalisasi Monas tidak tepat dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, Walhi belum melihat urgensi dari revitalisasi itu sendiri.
"Apa sih gentingnya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sehingga harus merevitalisasi dengan cara mengecor atau membeton ya itu kan enggak penting," katanya kepada wartawan, Rabu (29/1/2020).
Baca Juga: Pemprov Gunduli Monas, Siti Nurbaya Berkeras: Sanksi Pasti Ada
Baca Juga: Menteri Jokowi: Dari Awal Revitalisasi Monas Sudah Salah
Lanjutnya, ia menyebut revitalisasi Monas sebagai bentuk abainya Pemprov DKI Jakarta terhadap kondisi lingkungan.
"Kalau itu mau dikategorikan kejahatan lingkungan ya, kami bisa lihat sebenarnya dia mengurangi daya dukung lingkungan itu termasuk dalam kategori itu, artinya dia masih mengesampingkan urusan lingkungan hidup," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
