Tak Suka Disebut Ada Pelemahan KPK, Adian: Nazaruddin Lari 77 Hari, Harun Baru 19 Hari
Dari kiri ke kanan, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo, tim kuasa hukum PDI Perjuangan Maqdir Ismail, Direktur Indonesia Law Reform Institute Jeppri Silalahi, Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Ganarsih, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing dan politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menjawab pertanyaan wartawan dalam diskusi "Ada Apa Dibalik Kasus Wahyu?" di Jakarta, Minggu (19/1/2020). | Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, coba membandingkan kasus yang menimpa Harun Masiku dengan pihak lainnya. Dia mengatakan bahwa ada lima ketua partai yang ditangkap.
Salah satu dari mereka, ada yang dakwaan korupsinya sampai Rp2,3 triliun. Kemudian ada juga dua sekjen partai, bendahara umum partai ditangkap, dengan jumlah yang sangat fantastis.
Baca Juga: Adian dan Mantan Penasihat KPK Ngotot-ngototan Soal UU KPK, Siapa Bener?
"Lalu kita mau membandingkan itu dengan Harun Masiku yang 900 juta gitu?" kata Adian belum lama ini.
"Seolah-olah 900 juta itu setara dengan itu dan menjadi sebuah kasus yang sangat luar biasa," lanjut Adian lagi.
Adian menyebutkan, dirinya mengatakan itu bukan berarti kasus tersebut tidak perlu diusut, tapi tetap perlu diusut.
"Tapi apakah bukan terlalu berlebihan kalau kita bandingkan dengan angka-angka kerugian negara kalau pengusutan korupsi itu untuk mengusut kerugian negara? 2,3 triliun itulah yang kasus yang premium, super premium," kata Adian.
Adian juga melontarkan kritik pada pihak-pihak yang menyebut ada pelemahan KPK karena hingga sekarang ini Harun Masiku belum ditemukan. Alasannya, waktu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, lari 77 hari tidak tertangkap, tidak ada yang menyebut demikian.
"Saya percaya betul (saat Nazaruddin lari) ketua KPK bukan Firli, Menkum HAM bukan Yasonna Laoly. Waktu Neneng lari bertahun-tahun tetap ketua KPK bukan Firli, dan tetap juga Menkum HAM-nya bukan Yasonna Laoly. Siapa, kita tidak perlu sebut nama, untuk rakyat yang sudah tahu siapa," katanya.
Anggota Komisi I DPR itu mengatakan segala peristiwa tersebut tidak terjadi di zaman Jokowi. "Kenapa kita tidak bilang saat itu terjadi pelemahan KPK. Ayo. Bertahun-tahun orang lari hilang dan tidak ketemu dan kita tidak pernah bilang pelemahan KPK, tapi 19 hari orang lari dan belum ketemu kita bilang KPK dilemahkan, KPK dilemahkan," kata Adian lagi.
"Artinya, kenapa sih kita tidak fair. Kalau bandingkan, ayo dong bandingkan yang bagus. (Zaman dahulu) langsung tersangka ketangkep, nggak."
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
